Cabut Subsidi BBM, Kurangi Beban APBN Tanpa Gejolak Sosial

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekuritas pelat merah, PT Mandiri Sekuritas menilai pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 tanpa harus mengalami pergolakan sosial dan politik.

Analis Mandiri Sekuritas Aldian Taloputra dan Leo Rinaldy menyatakan penurunan harga minyak mentah dunia hingga di bawah US$ 70 per barel bakal memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi.

"Perubahan subsidi tersebut bisa dilakukan tanpa memperoleh gejolak sosial dan politik," ujar mereka dalam riset, Rabu (31/12).

Mereka menyatakan, berdasarkan kalkulasi dari harga minyak mentah US$ 70 per barel, maka harga keekonomian BBM premium berada di sekitar level Rp 7.500 per liter.

Adapun, jikapun masih disubsidi hingga Rp 1.000 per liter, maka harga BBM bersubsidi adalah sebesar Rp 6.500 per liter atau turun 23,5 persen. Namun nyatanya, pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi BBM.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan, sebelumnya dalam APBN 2015 anggaran subsidi energi mencapai Rp 276 triliun. Sebesar Rp 200 triliun ditetapkan untuk subsidi premium. (Baca: Hapus Subsidi Premium, Pemerintah Hemat Rp 200 Triliun)

"Dalam APBN-P anggaran subsidinya mungkin sekitar Rp 60 triliun. Jadi kemungkinan kita bisa menghemat sekitar Rp 200 triliun," kata Bambang di kantornya, Rabu (31/12).

Bambang menjabarkan, dalam anggaran sebesar Rp 60 triliun merupakan dana subsidi untuk jenis energi seperti elpiji, minyak tanah, solar, biofuel dan lainnya. Smeentara untuk solar, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 17 triliun dan untuk elpiji pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30 trliun.