Kadin Kritik Minimnya Sosialisasi Kebijakan Menteri Susi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat beberapa evaluasi penting pada 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) khususnya yang terkait dengan sektor Kelautan dan Perikanan. Salah satunya adalah minimnya kegiatan sosialisasi rencana kebijakan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai regulator sektor tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyatakan banyak pihak memberikan apresiasi atas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun banyak yang lupa melihat bahwa efektifitas kebijakan harus diikuti dengan sosialisasi dan sekaligus solusi kepada seluruh masyarakat dan stakeholders di sektor tersebut.

Yugi menilai, gebrakan yang dilakukan Menteri Susi cukup pro rakyat. Peraturannya sangat cepat keluar dan secara instan langsung diterapkan dengan tujuan utama memberantas praktik illegal fishing dan pembenahan perikanan di Indonesia.

“Namun sebaiknya, sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut harus lebih merakyat,” ujar Yugi dikutip dari keterangan resmi, Senin (2/2).

Butuh Solusi

Menurut Yugi, setiap peraturan pelarangan sebaiknya disertai solusi yang tidak merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu, Yugi mencatat ada beberapa hal yang harus segera dibenahi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Pertama, menyediakan tempat-tempat pendaratan ikan yang sedekat mungkin dengan titik-titik penangkapan ikan. Kedua, menyediakan kebutuhan logistik nelayan antara lain kebutuhan sehari-harinya seperti es, cold storage dan lain-lain,” jelasnya.

Ketiga, menyediakan hatchery untuk lobster, kepiting dan rajungan. Keempat, membuat usaha budidaya lobster, kepiting dan rajungan. Kelima, program alternatif bagi nelayan yang menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-714.

Keenam, memperbanyak dialog antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kadin dan seluruh stakeholder Kelautan dan Perikanan.

“Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga disarankan untuk melibatkan pengusaha dalam melakukan dan menyediakan hal-hal diatas,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi menteri paling favorit pilihan masyarakat dalam survei yang dilakukan oleh lembaga kajian non-profit Populi Center.

Pilihan Redaksi Menteri Susi Berang, 4 Kapal Ikan Gunakan Jaring Lingkar Dilarang Ekspor, Kini Kepiting Telur Dijual di Pinggir Jalan Populi Center: Susi Menteri Terfavorit Pilihan Masyarakat

"Susi Pudjiastuti dengan gebrakan-gebrakan terbarunya menjadi menteri yang paling disukai dalam kabinet Jokowi-JK,” ucap salah satu peneliti Populi Center Fachry Ali.

Menurut Fachry, masyarakat cukup puas dengan kinerja Susi yang mampu menyodorkan gebrakan dan kebijakan-kebijakan baru sehingga mampu menjaga sumber daya yang dimiliki Indonesia, terutama terkait perikanan dan maritim.

Kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan menjadi salah satu program Menteri Susi yang populer di mata masyarakat dengan tingkat antusiasme responden sebesar 72,8 persen. Selain itu, kebijakan pembentukan satuan tugas anti-mafia ikan juga disukai masyarakat. (gen)