Jaga Produksi, SKK Migas Permudah Tender Barang dan Jasa

Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merevisi Pedoman Tata Kerja (PTK) yang mengatur pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di industri hulu migas.

Salah satu perubahan yang signifikan mempermudah KKKS dalam mengadakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menunjang operasinya adalah diturunkannya nilai tender yang wajib mendapat persetujuan SKK Migas.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan saat ini KKKS hanya wajib mengantongi persetujuan instansinya untuk pengadaan barang atau jasa di atas US$ 20 juta setara Rp 200 miliar. “Kalau dulu nilai tender barang, jasa senilai US$ 5 juta atau Rp 50 miliar saja sudah wajib mendapat persetujuan SKK Migas. Sekarang yang perlu persetujuan hanya untuk tender diatas US$ 20 juta,” kata Amien di Jakarta, Senin (2/2).

Selain itu, SKK Migas juga mempermudah dengan mempercepat mekanisme tender untuk jenis pekerjaan pengeboran dan uji seismik wilayah kerja lepas pantai. “Langkah ini terkait operasional hulu migas yang butuh percepatan proses. Harapannya dapat mendukung target produksi migas yang ditetapkan pemerintah,” kata Amien.

Bersedia Diperiksa

Namun ditengah pelonggaran beberapa ketentuan tender tersebut, SKK Migas justru mewajibkan KKKS untuk bersedia diperiksa oleh auditor independen. Ketentuan tersebut untuk memeriksa kepatuhan KKKS terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), serta Anti-Bribery and Corruption.

Pilihan Redaksi 5 Kontrak Jual Beli Gas Diteken, Pemerintah Kantongi Rp 7,7 T Bongkar SKK Migas, Faisal Basri Cs Diminta Pelit Informasi Harga Minyak Lemah, SKK Migas: Target Lifting akan Berubah SKK Migas: 23,5 Kargo LNG Kilang Bontang Belum Laku Terjual

Amien menegaskan, apabila KKKS tidak bersedia diaudit maka SKK Migas akan memberikan sanksi kepada KKKS berupa sanksi finansial meliputi keseluruhan nilai kontrak yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

“Kewenangan yang lebih banyak diberikan ke kontraktor, namun akuntabilitas yang dituntut juga harus lebih banyak,” ujarnya. (gen)