BUMN yang Minta PMN di Atas 1 Triliun Terganjal Temuan BPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Anggaran DPR memberikan sinyal bakal menolak pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari BUMN yang lebih dari Rp 1 triliun. Pengajuan itu disebut tanpa disertai pemaparan rencana bisnis yang jelas oleh manajemen BUMN tersebut. 

Apalagi diketahui bahwa lima dari 12 BUMN yang mengajukan PMN lebih dari Rp 1 triliun ternyata masih belum menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelima BUMN itu adalah Perum Bulog, PT Aneka Tambang, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia IV, dan PT Angkasa Pura II.

Bulog mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun. PT Aneka Tambang mengajukan Rp 7 triliun. PT KAI mengajukan Rp 2,75 triliun. Sedangkan PT Pelindo IV mengajukan Rp 2 triliun. Adapun Angkasa Pura II mengajukan Rp 3 triliun.

Padahal, dari temuan BPK, Antam punya 12 temuan senilai Rp 65,1 triliun. PT Angkasa Pura II punya 12 temuan senilai Rp 50,9 miliar. PT KAI punya 12 temuan senilai Rp 18,7 miliar, Perum Bulog punya 3 temuan senilai Rp 1,6 triliun. Sedangkan Pelindo IV punya 2 temuan, tapi nilainya tak disebutkan.

BPK sendiri menyatakan dari 40 BUMN, sebanyak tiga BUMN belum diperiksa oleh BPK. Sebanyak 37 BUMN sudah diperiksa dan punya catatan tersendiri tapi tak signifikan. Anggota BPK Achsanul Qosasi mengatakan temuan itu dapat diselesaikan BUMN dalam waktu dekat.

Di sisi lain, BPK ternyata punya laporan tersendiri untuk 14 BUMN yang memiliki temuan signifikan dan belum ditindaklanjuti. “Ini bukan berarti BUMN tersebut tidak layak mendapatkan PMN, tetapi sebelum PMN diberikan kepada BUMN tersebut, temuan yang menjadi catatan BPK terhadap BUMN tersebut harus diselesaikan atau ditindaklanjuti dahulu,” kata Achsanul, di Jakarta, Rabu (4/2).

Pada surat BPK bernomor 21/S/IX-XX/01/2015 yang ditujukan kepada Ketua Komisi VI DPR dan Ketua Komisi XI DPR bertanggal 27 Januari, pada lampiran disebutkan dari 14 BUMN ada 86 temuan dengan nilai Rp 3,150 triliun lebih dan US$ 243.896. (ded/ded)