"Kami sudah kirim surat 13 Januari lalu kepada investor-investor yang tidak segera melakukan realisasi investasinya atau tidak memperpanjang izinnya. Jika dalam 30 hari surat kami tidak direspon, maka secara tegas akan kami cabut izin investasinya," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di Menara Kadin, Kamis (5/2).
Menurut Franky, 70 persen dari 15.500 pemegang izin prinsip itu adalah pemodal asing, sedangkan 30 persen sisanya investor dalam negeri. Namun, Franky memahami banyaknya angka tersebut disebabkan oleh berbelit-belitnya proses birokrasi ehingga investor malas untuk melakukan perpanjangan izin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Franky mengatakan permasalahan internal investor juga turut mengganggu rencana investasi yang sudah direncanakan. Sektor perdagangan dan konsultan terdata sebagai sektor usaha yang paling sering melakukan pelanggaran izin prinsip.
Kendati demikian, Franky menjanjikan insentif bagi para investor berupa penyederhanaan proses perpanjangan izin prinsip. "Agar nantinya tak ada lagi proyek investasi yang mangkrak. Tahun ini saja kita akan selesaikan 95 proyek mangkrak sisa periode kemarin," tuturnya. (ags/ags)