ESDM Gandeng Pemda Papua Susun Poin Negosiasi ke Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait soal perpanjangan ekspor PT Freeport Indonesia yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2015 lalu. 

Pilihan Redaksi Pemerintah Minta Smelter, Freeport Usul Bangun Industri Hilir Menteri ESDM: Yang diperpanjang itu MoU, bukan Kontrak Freeport Masih Kaji Pembangunan Smelter di Papua Gubernur: Tambangnya di Papua, Hilirisasinya Harus di Papua

Pemerintah pusat menginginkan adanya tambahan waktu untuk mengikutsertakan soal pembangunan smelter ke dalam rancangan pembangunan daerah Papua.

"Perpanjangan MoU itu untuk mendapatkan waktu yang baik agar aspirasi maksimal, sehingga apabila kita (disebut) sudah lakukan keputusan terkait Freeport, itu tidak tepat," ujar Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2).

Dengan kesepakatan bersama ini, maka pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memiliki waktu tambahan untuk segera merumuskan poin-poin negosiasi kepada PT Freeport Indonesia yang harus sejalan dengan program pembangunan ekonomi Papua.

"Pembangunan akses ke daerah wilayah Freeport harus dikaitkan dengan proses negosiasi. Ada ajakan dari menteri Pekerjaan Umum pekan ke Timika untuk menengok hal ini. Kita integrasikan wilayah ini, pemerintah daerah sudah punya budget, dan kita akan gunakan leverage untuk mendukung planning itu," katanya.

Lebih lanjut, Sudirman mengatakan bahwa sudah lama sekali pemerintah daerah Papua menginginkan adanya pembangunan smelter di daerahnya mengingat pembangunan ini memiliki efek pengganda ekonomi yang besar sekali.

"Smelter di Gresik silahkan diteruskan, tapi mereka juga harus membuat yang lebih permanen di Papua. Kesimpulan mengenai ini nantinya akan diambil di lapangan bersama Freeport," ujar Sudirman. (ded/ded)