Permintaan Berkurang, Pemerintah Siap Obral Kelebihan LNG

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas harga jual gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) akibat kesulitan menemukan pembeli yang siap menyerap kelebihan produksi gas tanpa pembeli sebanyak 23 kargo.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Naryanto Wagimin menjelaskan, 23 kargo gas tanpa pembeli yang dilaporkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke pemerintah mau tidak mau harus dicarikan pembelinya.

Menurut Naryanto, fasilitas produksi LNG dari lapangan Bontang dan Tangguh sebagai asal dari LNG tersebut tidak bisa dimatikan sementara karena akan membutuhkan waktu dan biaya tambahan untuk dapat mencapai level produksi yang sudah berjalan. Selain itu, kapasitas terminal penampung gas yang ada di dalam negeri disebutnya tidak mampu lagi menampung kelebihan produksi gas tersebut.

Di lain sisi, para pembeli di luar negeri yang sebelumnya sudah berkomitmen untuk menebus LNG tersebut dari Indonesia ternyata malah mengurangi pembelian sehingga terkumpul sebanyak 23 kargo tanpa pembeli.

"Posisinya sekarang, pemerintah memang meminta harga jual LNG tersebut di angka US$ 10 per MMBTU. Tapi kalau ada pembeli di dalam negeri yang hanya sanggup membeli secara spot dengan harga lebih rendah dari itu bisa saja pemerintah menyetujuinya. Menghentikan produksi gas itu tidak mudah," kata Naryanto di Jakarta, Senin (9/2).

Pria yang juga ikut serta dalam proses seleksi lelang jabatan untuk posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Migas itu mengaku mendengar bahwa PT PLN (Persero), pabrik pupuk, dan pabrik petrokimia bersedia untuk membeli LNG tersebut di harga US$ 7,5 per MMBTU. Namun, pemerintah melalui SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) yang menjadi penunjuk penjual LNG disebutnya belum menerima penawaran resmi dari perusahaan mana pun.

"Belum ada penawaran resmi masuk. Kalau PLN atau perusahaan pupuk mau beli silahkan saja ajukan penawaran. Bisa langsung menghubungi Pertamina," kata Naryanto.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja menegaskan bahwa pemerintah hanya akan mengizinkan ekses LNG dibeli oleh pembeli dalam negeri.

"Tahun ini Indonesia akan memiliki banyak ekses kargo LNG. Saya inginnya semua kelebihan ini bisa diserap dalam negeri dan itu highest priority. Seperti ke PGN, Nusantara Regas, Pertamina, hingga PLN," ujar Wiratmadja di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (3/2).

Untuk dapat merealisasikan rencana itu, Wiratmadja mengaku sedang menyiapkan sejumlah peraturan yang akan menetapkan alokasi penjualan LNG di dalam negeri.

"Kami ingin tingkatkan porsi gas untuk dalam negeri karena sekarang rata-rata alokasi gas 60 persen diekspor sementara 40 persen lainnya untuk dalam negeri. Kami akan buat regulasi soal ekses kargo untuk domestik," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Pertamina untuk memperbanyak pengadaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan gas bumi seperti Floating Storage Regasification Unit (FSRU).

"Saat ini kita sedang dorong pertamina untuk bangun FSRU besar di Bojonegara, Banten dan hub besar di Makasar. Jadi kalau ada ekses, gas tanpa pembeli itu bisa masuk dan terserap kesana," ujarnya.

Sampai akhir bulan lalu, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi masih bersikeras Pertamina tidak boleh menjual ekses LNG dibawah harga yang diinginkan pemerintah di angka US$ 10 per MMBTU.

"Pemerintah minta US$ 10 sementara calon pembeli yang dicari Pertamina hanya mau membeli US$ 8 per MMBTU. Jadi harganya belum ketemu," kata Amien (ags/ags)