"Potensi pembiayaan di sektor usaha garam ini terbuka lebar. Bagi kredit usaha yang bisa diakses masyarakat, kita butuhkan pembiayaan kira-kira sebesar Rp 80 miliar,” ujar Direktur Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha KKP Rianto Basuki di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/2).
Nilai pembiayaan usaha garam sebesar Rp 80 miliar tersebut rencananya akan disalurkan ke 2.268 kelompok usaha garam rakyat yang tersebar di sembilan provinsi dan 34 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Rianto mengatakan sudah ada bank yang bersedia untuk menerima pengajuan kredit di bidang usaha garam ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KKP mengklaim bahwa dengan melakukan swasembada garam, Indonesia bisa menghemat devisa sebesar Rp 2,5 triliun. Selain itu demi meningkatkan daya beli nelayan akan barang-barang kebutuhan dasar, KKP juga akan mengupayakan akses pembiayaan bagi pengembangan usaha-usaha kedai di pesisir.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mencanangkan percepatan swasembada garam pada tahun ini. Bahkan proyeksi produksi garam nasional bisa mencapai 4 juta ton, atau naik sebesar 56,8 persen dibanding tahun kemarin.
Data KKP menunjukkan bahwa produksi garam nasional mencapai 2,55 juta ton pada 2014, atau baru bisa memenuhi 63,59 persen dari total kebutuhan garam baik industri maupun konsumsi Indonesia. Sedangkan kebutuhan garam nasional pada 2014 mencapai 4,01 juta ton per tahun yang terdiri dari 2,05 juta ton kebutuhan garam industri dan 1,96 juta ton kebutuhan garam konsumsi.
Penyertaan Modal PT Garam
Disamping mempermudah pencairan kredit bagi petani garam, pemerintah juga telah mengusulkan penyertaan modal negara sebesar Rp 300 miliar untuk badan usaha milik negara (BUMN) PT Garam Indonesia.
Selama ini KKP melihat ada upaya baik dari PT Garam Indonesia untuk meningkatkan mutu dan produksi sehingga KKP berani mengusulkan skema PMN tahun ini tersebut kepada Kementerian Keuangan. (gen)