Atas Nama Pembangunan, Dana Desa Rentan Diselewengkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengatakan alokasi dana desa sebesar Rp 1,4 miliar berpotensi disalahgunakan oleh kepala desa dan jajarannya untuk kepentingan segelintir orang. Modusnya bisa beragam dengan mengatasanamakan pembangunan.

"Penyalahgunaan itu misalnya dana desa hanya difokuskan untuk memperbaiki kantor kepala desa ataupun membeli rumah atau mobil dinas desa. Kalau seperti itu, saya pikir tidak akan dapat menyejahterakan masyarakat desa," kata Nico seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).

Nico menyarankan kucuran dana tersebut sebaiknya digunakan untuk mendanai program-program peningkatan kapasitas masyarakat desa yang berkorelasi positif terhadap pembangunan ekonomi ekonomi secara kolektif.

"Dana itu juga mungkin saja dipakai kepala desa untuk menciptakan patronase politik baru. Misalnya, hanya orang yang dekat dengan kepala desa yang proposalnya disetujui. Jadi persetujuannya bisa sangat bias," kata Nico.

Nico berpendapat pembangunan desa menjadi penting untuk kemajuan ekonomi suatu negara. "Harus dipahami bahwa kemiskinan paling banyak di pedesaan, terutama di wilayah pelosok dan perbatasan. Maka dari itu, pembangunan desa jadi sangat penting," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Viva Yoga Mauladi mengatakan selama ini sebagian besar anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengarah ke desa.

"Misalnya anggaran Kementerian Pertanian akan langsung mengucur ke kelompok tani di desa lewat programnya. Begitu juga dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lainnya," katanya.

Namun, Viva berpendapat pemerintah belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan desa. "Sektor apa yang mau digarap? Masih belum jelas. Saya rasa salah satu tugas pemerintah adalah mengembangkan Badan Usaha Milik Desa," katanya. (ags/ags)