Bogor, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengungkapkan bahwa bulan depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpinnya akan memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW).
Sofyan menjelaskan, proses peletakan batu pertama atau
groundbreaking akan dilaksanakan begitu urusan pembebasan lahan rampung. "Begitu bebas, ini sudah mulai langsung. Kalau bisa bulan depan maksimum bisa dilakukan,” ujar dia di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/2).
Hingga saat ini, Sofyan memastikan proses pembebasan lahan hampir selesai. "Hanya tinggal sedikit sekali, lima persen saja. Khususnya untuk PLTU Batang," kata bekas Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan memaparkan, sesuai keputusan pemerintah, penyelesaian pembebasan sisa lahan proyek PLTU Batang akan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
"Prinsipnya bahwa pemerintah akan melaksanaan Undang-Undang Nomor 2 itu dalam rangka pembebasan lahan, kepentingan negara, dan masyarakat. Kita akan mulai terapkan. Mulai besok kita akan laksanakan di lapangan," katanya.
Sofyan berharap masyarakat bisa memahami dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dia yakin bahwa tidak ada pergantian lahan yang bersifat merugikan masyarakat selama harga jual dalam batas kewajaran.
"Pergantian lahan itu sangat menguntungkan, karena berkali-kali lipat dari nilai NJOP," ujar dia meyakinkan.
Sofyan menargetkan proyek pembangunan PLTU Batang akan rampung pada 2018. "Rencana penyelesaiannya dari 2019 akan kita majukan sampai 2018. Mudah-mudahan positif," kata dia.
Menurut Sofyan, nilai investasi yang akan ditanamkan oleh konsorsium pembangunan PLTU Batang yang beranggotakan J-Power System Corporation, Itochu Corporation, dan PT Adaro Energy selaku independent power producer (IPP) hampir menyentuh Rp 40 triliun.
"Itu sangat membawa dampak yang positif bagi lingkungan. Artinya bagi industri akan ada pergerakan ekonomi di daerah situ. Kalau bicara industri tekstil dan sebagainya tentunya akan menyerap tenaga kerja, ya kan. Komersialnya akan semua hidup kembali disitu. Jadi dampak kepentingan utamanya masyarakat wilayah sana," ujar Sofyan.
Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang mengaku khawatir kelanjutan pembangunan PLTU Batang akan terganggu dengan masalah pembebasan lahan.
"Kami kemarin sempat mengeluhkan masalah pembebasan lahan PLTU Batang yang tak kunjung selesai kepada pemerintah. Dengan kunjungan ini, kami harapkan hal tersebut dapat diselesaikan sesegera mungkin," ujar
Ketua Kadin Jepang Akio Mimura beberapa waktu lalu.
Menurut Mimura, Pemerintah Indonesia belum memberikan kepastian mengenai kapan selesainya masalah pembebasan lahan ini. Oleh karena itu, Mimura berharap masalah pembebasan lahan bisa menjadi salah satu prioritas pemerintah mengingat pembangunannya yang mangkrak selama bertahun-tahun.
"Padahal kan proyek tersebut tinggal membuka sekitar 10 persen lahannya saja. Tapi saya dengar Wakil Presiden sudah meninjau lokasi tersebut, semoga hambatan tersebut bisa segera diselesaikan," tambahnya.
PLN sendiri telah memastikan
harga pembelian listrik PLTU Batang berada di angka US$ 5,71 sen per kilowatt per hour (kwh). Angka ini tidak mengalami perubahan meskipun konsorsium mengingkan harga jual listrik PLTU Batang berada di kisaran US$ 6,7 sen per kwh.
(gen)