Sudan dan Somalia Terinspirasi Aksi Beringas Menteri Susi
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Selasa, 17 Feb 2015 14:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam melakukan moratorium kapal-kapal ikan asing dan upayanya memerangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) telah menginspirasi pemimpin negara lain untuk menerapkan hal yang sama.
"Diantara seluruh negara di dunia, hanya Indonesia yang berhasil menegakkan kedaulatan laut dalam waktu singkat. Bahkan negara di Afrika seperti Sudan dan Somalia ingin membuat MoU dengan kita untuk mendapatkan resep keberhasilan tersebut,” ujar Susi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (17/2).
Dia mengatakan keinginan negara-negara Afrika itu terlihat setelah kementerian yang dinaunginya berhasil mengurangi jumlah kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan sebanyak 800 kapal hanya dalam 100 hari masa kerjanya.
"Dari 1.300 kapal asing ilegal yang melakukan kegiatan perikanan di Indonesia kini jumlahnya hanya tinggal 500 saja. Dimana dari angka-angka tersebut, 80 hingga 90 persennya berada di docking-docking pelabuhan Indonesia,” kata pemilik maskapai penerbangan Susi Air tersebut.
Namun, meskipun telah berhasil menjadi inspirasi bagi negara lain, Susi mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah melakukan verifikasi mark down kapal agar pengusaha-pengusaha ikan bisa menggunakan alat tangkap cantrang di kawasan pantai utara Jawa yang kini masih menjadi pembahasan meskipun dia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015.
"Memang kita perlu selesaikan masalah verifikasi kapal-kapal yang di mark down dari 150 Gross Ton menjadi 25-28 Gross ton. Ini yang perlu kita benahi selanjutnya," tambah Susi.
Sebelumnya, Susi juga pernah mengklaim bahwa kebijakannya melarang kapal ikan dengan kapasitas diatas 30 gross ton melaut dan melarang kegiatan transhipment di tengah laut, telah mengakibatkan deflasi bagi komoditas ikan tenggiri dan kakap merah.
"BPS bilang sektor perikanan sumbang deflasi, saya senang kebijakan yang kami buat bisa sumbang deflasi," tutur Susi.
Pujian Jokowi
Sebelum Pemerintah Sudan dan Somalia memberikan apresiasi atas kebijakan Susi, Presiden Joko Widodo sudah lebih dulu menyebutnya sebagai menteri yang sadis. Pasalnya, Susi tak segan-segan menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang gemar mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Setelah kita lakukan penenggelaman kapal, produksi ikan langsung melimpah. Karena menterinya sadis," ujar Jokowi saat membuka seminar Indonesia Outlook 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/1) lalu.
Namun, aksi populis Menteri Susi juga tak luput dari kritikan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.
Menurut Yugi, Susi seringkali lupa melakukan kegiatan sosialisasi atas rencana kebijakan yang akan dibuatnya sehingga membuatnya masih berjalan dengan tidak efektif.
Dia menilai, gebrakan yang dilakukan Menteri Susi cukup pro rakyat. Peraturannya sangat cepat keluar dan secara instan langsung diterapkan dengan tujuan utama memberantas praktik illegal fishing dan pembenahan perikanan di Indonesia.
“Namun sebaiknya, sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut harus lebih merakyat,” ujar Yugi. (gen)
"Diantara seluruh negara di dunia, hanya Indonesia yang berhasil menegakkan kedaulatan laut dalam waktu singkat. Bahkan negara di Afrika seperti Sudan dan Somalia ingin membuat MoU dengan kita untuk mendapatkan resep keberhasilan tersebut,” ujar Susi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (17/2).
Dia mengatakan keinginan negara-negara Afrika itu terlihat setelah kementerian yang dinaunginya berhasil mengurangi jumlah kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan sebanyak 800 kapal hanya dalam 100 hari masa kerjanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, meskipun telah berhasil menjadi inspirasi bagi negara lain, Susi mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah melakukan verifikasi mark down kapal agar pengusaha-pengusaha ikan bisa menggunakan alat tangkap cantrang di kawasan pantai utara Jawa yang kini masih menjadi pembahasan meskipun dia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015.
Sebelumnya, Susi juga pernah mengklaim bahwa kebijakannya melarang kapal ikan dengan kapasitas diatas 30 gross ton melaut dan melarang kegiatan transhipment di tengah laut, telah mengakibatkan deflasi bagi komoditas ikan tenggiri dan kakap merah.
"BPS bilang sektor perikanan sumbang deflasi, saya senang kebijakan yang kami buat bisa sumbang deflasi," tutur Susi.
Pujian Jokowi
Sebelum Pemerintah Sudan dan Somalia memberikan apresiasi atas kebijakan Susi, Presiden Joko Widodo sudah lebih dulu menyebutnya sebagai menteri yang sadis. Pasalnya, Susi tak segan-segan menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang gemar mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Setelah kita lakukan penenggelaman kapal, produksi ikan langsung melimpah. Karena menterinya sadis," ujar Jokowi saat membuka seminar Indonesia Outlook 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/1) lalu.
Namun, aksi populis Menteri Susi juga tak luput dari kritikan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.
Menurut Yugi, Susi seringkali lupa melakukan kegiatan sosialisasi atas rencana kebijakan yang akan dibuatnya sehingga membuatnya masih berjalan dengan tidak efektif.
Dia menilai, gebrakan yang dilakukan Menteri Susi cukup pro rakyat. Peraturannya sangat cepat keluar dan secara instan langsung diterapkan dengan tujuan utama memberantas praktik illegal fishing dan pembenahan perikanan di Indonesia.
“Namun sebaiknya, sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut harus lebih merakyat,” ujar Yugi. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK