Gubernur Ahok Bakal Integrasikan Pembayaran Transportasi Umum

Donatus Fernanda Putra, CNN Indonesia | Senin, 23/02/2015 11:25 WIB
Gubernur Ahok Bakal Integrasikan Pembayaran Transportasi Umum Gubernur DKI Jakarta sedang menjajal bus Transjakarta baru. (Detikcom/Agung Pambudhy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengintegrasikan pembayaran seluruh moda transportasi umum di Jakarta dengan satu tiket elektronik. Itu meliputi bus Transjakarta, Angkutan Bus Terintegrasi Busway (APTB), Kopaja AC, hingga Kereta Rel Listrik (KRL).

"Kami enggak mau lagi ada tiket yang tercecer," kata Ahok, begitu  di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/2).

Mengenai integrasi dengan KRL, Ahok mengatakan tengah dikaji lebih jauh. Soalnya nanti akan ada rute tertentu yang menyambungkan antara KRL dan bus Transjakarta. "Akan ada rute yang terintegrasi warga enggak perlu bayar dua kali," ujarnya.


Mantan Bupati Belitung Timur ini menyampaikan para operator moda transportasi akan dibayar dengan sistem rupiah per kilometer. Sementara bagi warga Jakarta pemberian subsidi diberlakukan dengan mekanisme pembayaran public service obligation (PSO).

"Ini subsidi pada penumpang bus bukan menyubsidi warga dengan motor atau bensin murah. Jadi misal semestinya harus bayar Rp 10 ribu per orang, nanti cuma perlu bayar Rp 5.000 atau Rp 6.500 per sekali naik. Nanti sisanya kami yang bayar," tutur Ahok.

Namun ia tak menampik bila proses integrasi pembayaran ini akan mendapat perlawanan dari bawah. Terutama menyangkut integrasi Kopaja dengan Transjakarta.

"Susahnya, pasti ada perlawanan dari sopir bus kelas menengah yang biasa semaunya, berhenti sesukanya, rokok bebas dan sebagainya," ucap Ahok.

Untuk tahap awal rencana integrasi ini, pada bulan Maret mendatang seluruh penumpang bus APTB tak perlu lagi membayar tiket dua kali. Direktur PT TransJakarta ANS Kosasih menyampaikan keputusan ini diambil setelah keenam operator bus APTB sepakat untuk bergabung dalam manajemen PT TransJakarta mulai tahun ini.

"Karena nanti akan kami bayar dengan sistem rupiah per kilometer. Jadi pendapatan mereka pasti lebih dari yang dulu," kata Kosasih beberapa waktu lalu.

(ded/ded)