Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen PT Pertamina (Persero) memperkirakan angka kebutuhan gas minyak bumi cair atau elpiji Indonesia tahun ini mencapai 6,97 juta metrik ton (MT), meningkat 11,3 persen ketimbang kebutuhan tahun lalu 6,2 juta MT. Untuk memenuhinya, sekitar 60,2 persen dari total kebutuhan atau 4,2 MT akan diimpor oleh perseroan.
"Estimasinya PSO (
public service obligation/subsidi) sebesar 5,77 Juta MT dan Non PSO sebanyak 1,2 juta MT. Jadi totalnya 6,97 juta MT. Dari kebutuhan tersebut import diperkirakan mencapai 4,2 juta MT dan sisanya dari Kilang dalam negeri seperti Badak LNG dan swasta (LPG Plant & K3S)," ujar Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang di Jakarta, Jumat (27/2).
Kenaikan tersebut, kata Bambang, terjadi karena angka konsumsi elpiji di masyarakat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai perbandingan, tahun lalu realisasi konsumsi elpiji berada di angka 6,2 juta MT, dengan rincian 5,1 juta MT untuk elpiji subsidi, sedangkan elpiji non-subsidi (12 kg dan 50 kg) mencapai 1,1 juta MT. "Jadi total tahun lalu itu 6.2 juta MT," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengatakan untuk memastikan pemanfaatan elpiji bersubsidi 3 kg tepat sasaran, pihaknya akan memberlakukan mekanisme distribusi tertutup. Untuk itu, Pertamina akan mempercepat pendataan pangkalan elpiji yang ditargetkan selesai bulan ini.
"Untuk bantu distribusi tertutup, kami menerapkan Simolek (Sistem Monitoring Distribusi Elpiji 3 kg). Distribusi tertutup sendiri akan diuji coba di pangkalan," terangnya.
Berdasarkan evaluasi Pertamina, telah terjadi migrasi pengguna gas elpiji 12 kg ke 3 kg akibat disparitas harga yang terlalu jauh antara kedua produk itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Puja mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah merampungkan persiapan atas pelaksanaan mekanisme distribusi tertutup.
"Pola distribusi tertutup lagi persiapan dan masih dalam bentuk
pilot project atau lesson learn. Hasilnya akan disempurnakan dan baru diterapkan ke seluruh wilayah dalam beberapa waktu ke depan," ujar Wiratmaja.
(ags/ags)