Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menimbang metode yang tepat jika program raskin tidak lagi diberlakukan. Pasalnya, JK menilai jika raskin diganti, maka harus bisa memenuhi tujuan awal utama dari adanya program raskin.
"Mau dikasih dengan uang saja, tetapi bisa tidak sesuai dengan tujuan daripada raskin." Kata JK di Makassar, Jumat (28/2).
Selain itu, daya tahan beras juga menjadi pertimbangan JK. Ditambah lagi, pemerintah belum punya metode tepat untuk memastikan masyarakat bakal membeli beras, dan tidak dialihkan membeli kebutuhan lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, wacana penghapusan raskin menjadi subsidi langsung diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
Menurut Bambang ketika itu, jika pemerintah ingin mendukung ketersediaan beras bagi keluarga miskin maka yang lebih tepat adalah dengan cara memberikan subsidi tunai langsung. Cara tersebut menurutnya lebih tepat sasaran karena akan langsung diterima masyarakat yang dapat membantu membeli beras.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengakui pemerintah ingin tetap memperbaiki sistem penyaluran raskin ke masyarakat. Pemerintah, lanjut Sofyan, memang tidak menyalurkan raskin selama periode November sampai Desember 2014.
Ketika harga mulai bergerak naik, baru kemudian pemerintah menyalurkan raskin namun dalam jumlah yang tidak banyak. “Biasanya 230 ribu ton per bulan, tapi di Januari 2015 hanya dikeluarkan 91 ribu ton dan Februari sebanyak 140 ribu ton melalui operasi pasar,” ujar Sofyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/2).
Namun, menurut Sofyan pemerintah masih belum menemukan mekanisme penyaluran raskin yang tepat sehingga bisa langsung diterima masyarakat tanpa ada praktik penyelewengan di lapangan.
(gir/gir)