Menkeu: Perlambatan Ekonomi, Ongkos Kebijakan Stabilisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan perlambatan ekonomi nasional merupakan ongkos yang harus dibayar dari upaya pemerintah menstabilkan perekonomian sejak Juli 2013. Kendati demikian, Bambang menilai upaya stabilisasi tersebut relatif berhasil dalam memastikan kondisi ekonomi terjaga dengan baik.

“Stabilisasi yang menjadi fokus dari pemerintah dalam konteks me-manage ekonomi paling tidak sejak Juli 2013 memang akan mempunyai konsekuensi. Tentunya ada konsekuensi positif, yaitu ekonomi kita bisa ter-manage dengan relatif baik, tetapi cost-nya, salah satu akibatnya itu adalah lambatnya pertumbuhan,” jelas Menkeu seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Rabu (4/3).

Selain dampak negatif dari upaya stabilisasi ekonomi, Bambang Brodjonegoro mengatakan perlambatan ekonomi juga merupakan imbas dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

“Kalau kita lihat perlambatan pertumbuhan ini juga terjadi di banyak negara di dunia, seiring dengan slowdown di global economy,” tuturnya.

Bambang menilai perlambatan ekonomi saat ini tak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, fokus utama yang harus dibenahi pemerintah justru bagaimana menjaga menjaga agar defisit neraca berjalan tidak melebar dan inflasi tetap terkendali.

“Yang kita jaga adalah bagaimana agar current account deficit tidak melebar, inflasi juga terkendali, sehingga akhirnya memang pertumbuhan yang dikorbankan,” jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren perlambatan ekonomi telah berlangsung sejak 2013. Tercatat pada kuartal I 2013, laju PDB Indonesia sebesar 5,99 persen dan kemudian menyusut pada tiga kuartal berikutnya, masing-masing menjadi 5,85 persen, 5,76 persen, dan 5,73 persen.

Perlambatan semakin dalam terjadi pada 2014, di mana pada kuartal I tercatat hanya tumbuh 5,16 persen. Penurunan pertumbuhan paling dalam terjadi pada kuartal IV 2014, dengan hanya tumbuh 5,06 persen. (ags/gen)