Menkeu Optimistis Kebijakannya Langsung Stabilkan Rupiah

Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 16 Mar 2015 07:40 WIB
Menteri Keuangan menegaskan pemerintah tidak hanya terfokus pada rupiah menguat atau tidak, tetapi lebih mengutamakan perbaikan neraca transaksi berjalan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, seusai rapat kordinasi terkait perkembangan nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, di kantor Kementrian Perekonomian, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brordjonegoro mengatakan penyiapan paket kebijakan stabilisasi rupiah sudah masuk tahap finalisasi. Segera setelah regulasinya diterbitkan oleh masing-masing menteri terkait, Menkeu meyakini dampaknya langsung akan terasa terhadap penguatan rupiah.

"Dampaknya bisa langsung, tapi kebijakan itu orientasinya jangka panjang tapi bisa langsung dirasakan dalam jangka pendek. Bisa langsunglah," ujarnya usai rapat di Istana Bogor, Minggu (15/3).

Contohnya, lanjut Bambang, untuk insentif pajak repatriasi dividen, setelah regulasinya terbit pada April maka bisa langsung diaplikasikan sehingga pelaku usaha bis amendapatkan insentif tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang anti dumping sementara besok (16/3) PMK keluar langsung bisa diterapkan ya hari-harisesudahnya kalau ada komoditi yang diawasi," tuturnya.

Intinya, lanjut Menkeu, pemerintah tidak bicara soal rupiah menguat atau tidak. Namun, yang didorong pemerintah adalah perbaikan neraca transaksi berjalan.

"Itu tujuan utama pemerintah. Kalau rupiah itu kombinasi dari kebijakan moneter dan fiskal," tuturnya.

Presiden Joko Widodo, lanjut Menkeu, fokus pada kebijakan yang sifatnya struktural guna memperbaiki transaksi berjalan. Misalnya, kebijakan bebas visa didorong supaya wisatawan lebih banyak masuk. "Devisa banyak masuk memperbaiki transaksi berjalan neraca jasa," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah batal memberikan fasilitas bebas visa bagi turis asal Australia dengan hanya menyetujui turis asal empat negara yang bisa menikmati fasilitas tersebut dalam waktu dekat. Ke-empat negara tersebut adalah Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Jepang.

(ags)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER