"Dampaknya bisa langsung, tapi kebijakan itu orientasinya jangka panjang tapi bisa langsung dirasakan dalam jangka pendek. Bisa langsunglah," ujarnya usai rapat di Istana Bogor, Minggu (15/3).
Contohnya, lanjut Bambang, untuk insentif pajak repatriasi dividen, setelah regulasinya terbit pada April maka bisa langsung diaplikasikan sehingga pelaku usaha bis amendapatkan insentif tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Intinya, lanjut Menkeu, pemerintah tidak bicara soal rupiah menguat atau tidak. Namun, yang didorong pemerintah adalah perbaikan neraca transaksi berjalan.
Presiden Joko Widodo, lanjut Menkeu, fokus pada kebijakan yang sifatnya struktural guna memperbaiki transaksi berjalan. Misalnya, kebijakan bebas visa didorong supaya wisatawan lebih banyak masuk. "Devisa banyak masuk memperbaiki transaksi berjalan neraca jasa," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah batal memberikan fasilitas bebas visa bagi turis asal Australia dengan hanya menyetujui turis asal empat negara yang bisa menikmati fasilitas tersebut dalam waktu dekat. Ke-empat negara tersebut adalah Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan Jepang.
(ags)