Jakarta, CNN Indonesia -- Volume transfer senjata selama periode 2010-2014 di seluruh dunia tercatat naik 16 persen dibandingkan periode 2005-2009, begitu laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang dirilis Senin (16/3).
Menurut catatan SIPRI, banyak negara di Asia Tenggara yang melakukan modernisasi persenjataannya selama periode 2010-2014. Termasuk Indonesia.
SIPRI juga menyebutkan, Indonesia sudah menerima 16 pesawat tempur ringan T-50 dari Korea Selatan dan memesan 50 pesawat tempur KFX dari negeri itu dan disebutkan berencana untuk melakukan pengadaan banyak pesawat tempur dan tanker.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari Tiongkok, Indonesia membeli ratusan rudal antikapal.
Sedangkan dari Rusia, Indonesia telah menerima 3 pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan enam Su-30. Lalu dari Amerika Serikat, sebanyak lima dari 24 pesanan pesawat tempur F-16C sudah datang.
Indonesia di Level Minimum Essential ForceDewi Fortuna Anwar, salah satu
Governing Board di SIPRI, mengatakan kualitas persenjataan Indonesia memang masih pada tahap
minimum essential force. “Belum memadai,” tutur Dewi kepada CNN Indonesia, Senin (16/3).
Di tengah fokus pemerintah pada sektor kemaritiman, kata Dewi, memang diperlukan persenjataan yang mampu mengamankan perairan dan zona teritorial Indonesia.
Apalagi ancaman terhadap wilayah Indonesia, baik berupa pencurian ikan dan ancaman lainnya, takkan berhenti. Di sisi lain, negara-negara yang disebut sebagai ancaman di perairan Indonesia justru meningkat persenjataannya.
Meski begitu, Indonesia tak perlu mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain karena apa yang dimiliki saat ini sudah cukup untuk memberikan efek getar kepada negara lain, tanpa perlu menimbulkan ketakutan.
“Apa kita perlu mengungguli negara lain? Saya kira Indonesia tidak ingin ke sana,” tutur peneliti di LIPI dan Habibie Center itu lagi.
Anggaran Pertahanan MeningkatAnggaran untuk Kementerian Pertahanan memang meningkat kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, pemerintah menganggarkan Rp 83,3 triliun.
Anggaran itu meningkat jadi Rp 96,9 triliun pada APBN 2015 dan diberi tambahan Rp 4,725 triliun pada APBN-P 2015.
Dewi mengatakan penganggaran itu sudah
on track meski masih termasuk minimum. Tapi dia tak setuju kalau anggaran untuk pertahanan diberi porsi yang lebih besar lagi, sebab akan mengganggu perekonomian.
(ded/ded)