Tiga Alasan Asosiasi Perusahaan Migas Ikut Tolak Wajib L/C

Diemas Kresna Duta, CNN Indonesia | Jumat, 27/03/2015 10:41 WIB
Tiga Alasan Asosiasi Perusahaan Migas Ikut Tolak Wajib L/C (ANTARA FOTO/Dedhez Angara)
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah PT Pertamina (Persero) dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) secara terbuka menyatakan penolakannya atas kewajiban penggunaan Letter of Credit (L/C) sebagai metode pembayaran ekspor, kini giliran Indonesia Petroleum Association (IPA) angkat suara. Menurut asosiasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang beroperasi di Indonesia tersebut, pemberlakuan wajib L/C mulai 1 April 2015 hanya akan mengganggu industri migas nasional.

"Karena hampir semua kontrak ekspor migas adalah kontrak jangka panjang dengan ketentuan pembayaran (biasanya via Trust Account) yang terkait dengan pendanaan atau pinjaman proyek. Jadi tidak bisa diubah tanpa menimbulkan implikasi besar," ujar Direktur Eksekutif IPA Dipnala Tanzil di Jakarta, Kamis (26/3).

Selain kontrak, faktor lain yang menjadi penyebab penolakan IPA terhadap aturan L/C karena adanya kesepakatan yang telah dibuat antara perusahaan migas dengan para pembelinya di luar negeri. Dipnala mengungkapkan banyak pembeli tidak bersedia mengeluarkan L/C lantaran dalam proses penerbitannya mereka harus mengeluarkan biaya tambahan sewaktu mengimpor produk migas dari Indonesia.


"Buyers (pembeli) adalah companies dengan credit rating tinggi dan beberapa sudah menyatakan tidak bersedia mengeluarkan L/C dan biaya tambahan," tegasnya.

Kemudian faktor ketiga ditolaknya kewajiban L/C dimaksudkan untuk meminimalisir berkurangnya penerimaan negara dari sektor ekspor migas. "Ketentuan kewajiban L/C akan menimbulkan tambahan biaya signifikan sehingga produk migas Indonesia akan menjadi tidak kompetitif lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah menemui kesepakatan dengan Kementerian Perdagangan mengenai pelaksanaan beleid yang diyakini dapat menjamin akurasi perolehan devisa hasil ekspor (DHE) khususnya pada komoditas sumber daya alam Indonesia.

Direktur Program Pembinaan Mineral dan Batubara (Minerba) Sujatmiko mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan pengecualian bagi perusahaan yang telah memiliki kontrak transaksi jangka panjang dengan menggunakan mekanisme telegraphic transfer (TT). Akan tetapi, selepas kontrak itu selesai perusahaan tetap diwajibkan menggunakan L/C.

"Jika ada permasalahan dalam pelaksanaannya, nanti akan dievaluasi per kasus dan per perusahaan yang diputuskan oleh Kementerian Perdagangan. Jika ada pengecualian, maka setelah kontrak penjualan selesai perusahaan wajib pakai L/C," ujar Sujatmiko.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa barang-barang yang wajib menggunakan fasilitas L/C meliputi mineral, batubara, migas, hingga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) berikut produk turunannya. (gen)