Menyoal Blok Mahakam, Jokowi Diminta Waspadai 'Begal Istana'

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah guru besar universitas dan perwakilan kelompok sosial menuntut ketegasan Presiden Joko Widodo dalam memutuskan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Melalui 'Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat', mereka mengusung PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola tunggal blok penghasil minyak dan gas terbesar di Tanah Air itu.

"Menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100 persen saham Blok Mahakam kepada Pertamina, tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan INPEX," demikian bunyi salah satu poin petisi yang disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3).

Pilihan Redaksi Menteri ESDM Didesak Serahkan Mahakam ke Pertamina 100 Persen Pertamina Diminta Revisi Proposal Blok Mahakam Sebelum April Menteri ESDM Didesak Segera Putuskan Status Blok Mahakam

Petitor yang dikomandoi oleh Direktur Indonesia Resources Studies (IRRES) Marwan Batubara itu juga meminta kepada perusahaan minyak Perancis dan Jepang, yakni Total dan INPEX, serta para pendukungnya di seputar Istana untuk berhenti untuk mengagalkan penguasaan Blok Mahakam oleh Pertamina.

"Kami meminta kepada Total, INPEX, dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar Istana, untuk menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100 persen Blok Mahakam kepada Pertamina," ujar Marwan membacakan petisi.

Mengutip petisinya, Marwan juga meminta pemerintah menertibkan para oknum pejabat yang terus mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam. Dia juga meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10 persen saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara.

Menurutnya, partisipasi Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta.

"Kami meminta semua pihak, terutama para oknum begal Blok Mahakam, untuk menghentikan intervensi, melakukan KKN, dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor," kutip petisi yang dibacakan Marwan.

Poin terakhir dari petisi tersebut juga meminta kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dan para begal di seputar pemerintahan. Hal ini penting untuk memastikan proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam bebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

Aspirasi tersebut diterima dengan baik oleh Sudirman Said. Menurut Sudirman, petisi tersebut sudah sejalan dengan niat pemerintah untuk memberikan hak penuh pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina.

"Yang disampaikan di petisi tersebut sudah sejalan dengan yg pemerintah kerjakan. Secara prinsip pada level Menko dan Presiden, Pertamina akan mendapat hak pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya setelah kontrak berakhir," kata Sudirman.

Konsistensi Jokowi Dipertanyakan

Kendati sudah mendapatkan angin segar, Marwan Batubara menekankan konsistensi Menteri ESDM harus terbawa hingga level tertinggi, yakni Presiden Jokowi.

"Apakah nanti yang sudah begitu baik menjadi sikap Menteri ESDM mengenai petisi Blok Mahakam itu nantinya diambil Pak Jokowi sebagai Presiden. Karena semua tergantung pada Presiden yang memutuskan," kata Marwan.

Marwan pun memperingatkan Presiden Jokowi agar tetap setia terhadap komitmennya saat kampanye untuk tunduk pada konstitusi dan menjauhkan kepentingan pribadi.

"Jangan sampai Pak Jokowi  dapet informasi dari pembisik atau begal istana sehingga keputusan (mengenai Blok Mahakam) itu berbeda," katanya.

(ags/gen)