Dituding Biarkan Perbudakan di Kapal, Susi Pudjiastuti Geram

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram dituding Pemerintah Thailand membiarkan terjadinya perbudakan terhadap tenaga kerja perikanan di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia tidak menerima dituduh bahwa selama ini membiarkan perbudakan terjadi,” ujar Susi di Jakarta, Jumat (27/3).

Sebelumnya PT Pusaka Benjina Resouces (PBR) disebut melakukan praktik perbudakan terhadap tenaga kerja perikanan. Hasil investigasi media asing AP.org dengan judul "AP Investigation: Are slaves catching the fish you buy?" menuliskan adanya pemaksaan kerja selama 22 jam per hari tanpa hari libur kepada Anak Buah Kapal (ABK) di kapal milik perusahaan satu grup dengan PBR.

Menurut Susi, terjadinya kegiatan perbudakan di PBR di luar kesadaran pemerintah mengingat kegiatan tersebut terjadi di pulau yang terpencil, yang bahkan untuk mengaksesnya diperlukan pesawat sewa.

Selain itu, tindakan perbudakan juga bertentangan dengan semangat KKP dalam memberantas dan mencegah kegiatan illegal fishing.

“Karena kita tahu bahwa praktik-praktik illegal fishing ini membuka ruang untuk tindakan kriminal. Termasuk perbudakan perbudakan seperti ini,” kata Susi.

Pilihan Redaksi Delapan Kapal Jadi Korban Moratorium Menteri Susi Pudjiastuti Pemerintah Periksa Kapal Kargo Pengangkut 660 Ton Ikan Menteri Susi: Ada Perbudakan di Perusahaan Perikanan Maluku

Untuk menangani hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menurutnya akan berkoordinasi dengan kepolisian dan imigrasi untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai langkah awal, pemerintah akan memanggil manajemen PBR untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di perusahaanya.

“Jadi sekali lagi kalau kami tahu, tidak mungkin kami membiarkan perbudakan ini terjadi. Pemerintah sangat peduli dengan isu kemanusiaan. Kami tidak mau membiarkan perbudakan ini terjadi di Indonesia, no way!” tegas Susi. (gen)