Proyek Listrik 35 Ribu MW Jadi Bancakan Jepang dan Tiongkok

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah fakta menarik terungkap seiring dengan berjalannya program pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah Indonesia hingga 2019 mendatang. Dari proposisi 25 ribu MW yang diberikan ke perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP), lebih dari 50 persennya digarap oleh perusahaan Jepang dan Tiongkok.

Berdasarkan data yang dikumpulkan CNN Indonesia, mayoritas IPP yang menggarap proyek pembangkit tak lain merupakan perusahaan-perusahaan energi yang berasal dari negara Tiongkok, Jepang hingga Korea.

Perusahaan-perusahaan tadi meliputi: Hyundai dan K Water (Korea) yang akan membangun Pembangkit Litrik Tenaga Uap (PLTU) Bonto Batu sebesar 110 MW di Sulawesi Selatan; China Oceanwide yang akan membangun PLTU di Sumatera Selatan; serta Jiangsu Saintry Machinery Imp & Exp Coorp Ltd (Tiongkok) yang membangun PLTU di Lombok.

Pilihan Redaksi Menteri ESDM: 5 dari 22 Sistem Listrik Nasional Masih Defisit Menteri ESDM Beberkan Masalah Proyek Listrik 35 Ribu MW PLN Segera Berubah Jadi Service Company?

Adapun perusahaan Jepang yang terlibat dalam proyek pembangkit 35 ribu MW meliputi: Mitshubisi Corporation; Mitsui & Co, Sumitomo Coorporation; Inpex Corporation; hingga Kepco yang saat ini telah berkomitmen untuk membangun pembangkit.

Sementara perusahaan yang diketahui memiliki lini bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) seperti PT Pertamina (Persero), Medco Energi, dan Total E&P Indonesie juga diketahui berminat dalam megaproyek tersebut.

Tak ayal, pemerintah pun kedepannya bakal menjadikan PT PLN (Persero) hanya sebagai perusahaan penyedia jasa distribusi, transmisi dan perawatan infrastruktur listrik atau yang dikenal service company.

"Memang arahnya kan PLN (hanya) bangun transmisi dan distribusi aja. (Pasalnya) sebagian besar pembangkit dibangun Indonesia Power Produser (IPP) yang bangun," terang Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Senin (29/3).

Yang menarik, di tengah wacana perubahan status PLN menjadi service company pemerintah juga kian membuka peluang pihak swasta untuk membangun infrastruktur distribusi dan transmisi listrik melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik atau dikenal dengan Permen Power Wheeling.

Dengan kehadiran Permen tersebut, itu artinya pihak swasta diperbolehkan untuk membangun infrastruktur distribusi dan transmisi yang akan masuk ke dalam sistem kelistrikan PLN. "Kehadiran permen ini juga akan menciptakan efisiensi dalam sistem kelistrikan," klaim Jarman.

Meski begitu, Menteri ESDM Sudirman menegaskan pihaknya akan memperketat kualifikasi perusahaan swasta yang akan terlibat dalam program 35 ribu MW. Ini dilakukan untuk menyiasati ancaman krisis litrik yang terjadi pada 2019.

"Cuma perusahan-perusahaan bonafit yang bisa masuk," tutur Sudirman. (gir)