Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan memberi lampu hijau kepada PT PLN (Persero) untuk menjadi perusahaan penyedia jasa listrik atau dikenal dengan istilah
service company. Perusahaan setrum pelat merah tersebut bakal mengalami kendala pendanaan untuk membangun pembangkit listrik dalam program pembangkit 35 ribu Megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah.
"Untuk membangun pembangkit 35 ribu megawatt (MW) itu butuh dana Rp 1.200 triliun. Kalau pembangkit dikerjakan sendiri oleh PLN, berpuluh tahun tidak akan tercapai," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (7/4).
Dalam proyek pembangkit listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah hingga 2019, PLN hanya kebagian 10 ribu MW. Sisanya sebanyak 25 ribu MW menjadi jatahnya perusahaan listrik swasta atau
independent power producer (IPP) yang kebanyakan berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Korea.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyikapi hal ini, Jokowi tak menampik bahwa dalam proyek pembangkit 35 ribu MW dibutuhkan peran serta IPP untuk bermain di sektor hulu ketenagalistrikan.
Ini sejalan dengan wacana Wakil Presiden Jusuf Kalla yang beberapa waktu lalu mewacanakan bakal menjadikan PLN hanya sebagai
service company. (Baca:
JK Tebar Wacana Kurangi Tugas PLN Bangun Pembangkit Listrik)
"Yang penting tidak ada defisit listrik. Syukur-syukur harga bisa murah dan semua masyarakat bisa menikmati listrik," ujar Presiden.
Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir mengatakan, diberikannya ruang yang lebih besar kepada IPP dalam program pembangkit 35 ribu MW dinilai akan berdampak pada terbuka lebarnya lapangan kerja. Pun dengan hal tersebut, ia meyakini akan terjadi harga listrik yang kompetitif dan berdampak baik pada murahnya harga.
"Saya pikir para investor akan antusias dan tambah lapangan kerja. Mimpi saya jika industri (perusahaan listrik) banyak, mungkin tarifnya diturunkan," ujar Sofyan.
(ded/ded)