Untuk itu, Menteri Rini akan melaporkan rencana tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum masuk masa reses. Menurut Rini, aksi korporasi tersebut perlu dilakukan untuk menambah kapasitas ketiga perusahaan milik negara itu.
"Untuk dua BUMN karya yaitu Adhi Karya dan Waskita Karya, rights issue perlu dilakukan untuk menunjang program pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Perusahaan-perusahana di sektor konstruksi dan properti tersebut membutuhkan modal tambahan untuk menjalankan aktivitasnya," kata Rini saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini memastikan pelepasan saham baru tersebut tidak akan mengurangi porsi kepemilikan pemerintah karena Kementerian BUMN yang akan menyerap seluruh hak yang ditawarkan. Dana yang akan digunakan adalah dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah disetujui oleh DPR pada Februari lalu.
Rini menambahkan porsi saham negara di Antam sebesar 65 persen dengan adanya PMN sebesar Rp 3,5 triliun. Estimasi dana publik yang bisa dihimpun dari rights issue Antam sebesar Rp 1,89 triliun. Dana segar itu dialokasikan untuk penyelesaian proyek feronikel di Halmahera Timur.
"Sedangkan Adhi Karya mencatatkan porsi saham negara 61 persen, mengantongi PMN Rp 1,4 triliun dan estimasi dana publik yang bisa diraup Rp 1,34 triliun untuk membiayai proyek transportasi massa LRT di Jabodetabek," katanya.
Sementara itu, lanjut dia, komposisi saham negara di Waskita Karya sebesar 66,02 persen, dengan asumsi BUMN konstruksi itu mendapatkan suntikan modal Rp 3,5 triliun. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun proyek tol Pulau Jawa dan transmisi listrik di Pulau Sumatera.
"Jadi kami mohon izin ke DPR agar rights issue dapat dipertimbangkan dan disetujui," katanya. (ags)