Kepala BKF: Genjot Belanja Lebih Penting Ketimbang Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengakui realisasi penerimaan pajak pada tahun ini berisiko meleset dari target Rp 1.250 triliun. Kendati demikian, Kepala BKF Suahasil Nazara menegaskan pemerintah belum berencana merevisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

"Risiko shortfall pajak itu ada tapi itu kita lihat dibelakang, ini masih April. Kalau Menkeu umumkan sekarang bisa kacau perekonomian.Artinya semua kerja dulu, kejar spending anggaran," ujar Suahasil di sela acara Tropical Landscape Summit di Jakarta, Selasa (28/4) petang.

Suahasil menjelaskan dalam memitigasi risiko perekonomian, Kemenkeu lebih mengutamakan stabilitas ekonomi dibandingkan dengan stabilitas anggaran negara. Dengan menggenjot belanja pemerintah terutama di bidang infrastruktur,lanjutnya, diharapkan menggerakan ekonomi masyarakat.

"APBNP sudah di approve secara politik oleh DPR. Maka dari itu, keluarkan spending-nya. Sekarang kalau itu dilakukan itu akan meningkatkan perputaran uang," ujarnya.

Menurut Suahasil, risiko fiskal saat ini tidak seberat tahun anggaran sebelumnya, ketika masih tersandera oleh subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan dipangkasnya subsidi BBM melalui revisi APBN 2015 membuat pengumpulan pajak menjadi skenario yang tidak lagi sepenting menggenjot belanja negara.

"Sekarang risiko ada tidak ada BBM. Pajak tidak terealisasi itu skenarionya di belakang," katanya. (ags/gen)