Lunasi Utang, Penunggak Pajak Dibebaskan dari Sandera

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melepaskan penunggak pajak berinisial ZS dari Rumah Tahanan Negara kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur setelah suami yang bersangkutan melunasi tunggakan sebesar Rp 325,58 juta dan biaya penagihan pajak sebesar Rp 13,39 juta.

Untuk diketahui, ZS adalah penanggung pajak dari CV GSP yang disandera (gijzeling) pada 21 April 2015 karena menunggak pajak sebesar Rp 326 juta.

Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP menjelaskan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera, Penanggung Pajak yang disandera dilepas dari rumah tahanan negara jika utang pajak dan biaya penagihannya telah dibayar lunas.

"Selain melepaskan ZS, Ditjen Pajak juga telah melakukan pencabutan atas pemblokiran rekening bank yang bersangkutan, karena tanggal 2 April 2015 Ditjen pajak dalam hal ini KPP Pratama Yogyakarta juga telah melakukan pemblokiran rekening bank secara nasional atas nama ZS," ujar Mekar Satria melalui siaran pers DJP, Senin (4/5) malam.

Pilihan Redaksi Paksa Badan Masih jadi Andalan Ditjen Pajak Genjot Penerimaan Ditjen Pajak Kembali Sandera Dua Wajib Pajak Nakal Gijzeling Digugat, Hakim Menangkan Praperadilan Ditjen Pajak

Pada prinsipnya, jelas Mekar, penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. "Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya, maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak," tuturnya.

Sebelumnya Ditjen Pajak akan mengintensifkan aksi penyanderaan atau paksa badan (gijzeling) kepada para pengemplang pajak demi mencapai target tinggi penerimaan negara. Tercatat, sebelumnya sudah tujuh wajib pajak (WP) kakap dijebloskan ke bui sejak awal tahun, dengan total tunggakan lebih dari Rp 600 miliar.

Gijzeling merupakan konsekuensi hukum bagi Wajib Pajak (WP) yang memiliki tunggakan minimal Rp 100 juta dan tidak beritikad baik untuk melunasi utangnya, meskipun memiliki kemampuan untuk membayar. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi WP tersebut.

Pada tahun ini sebanyak tujuh penunggak pajak terkena gijzeling sebelumnya, dengan nilai tunggakan bervariasi mulai dari Rp 127, 95 juta hingga Rp 11,8 miliar. Dua WP penunggak pajak dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I, berinisial HB dan PT PPM, tidak jadi disandera karena langsung melunasi tunggakan dan biaya penagihan. HB berutang pajak sebesar Rp Rp 127,95 juta dan PT PPM menunggak pajak sebesar Rp 518,68 juta. Sementara itu, lima penanggung pajak lainnya terpaksa mencicipi tinggal di bui. (gir/gir)