Kadin: Kisruh Politik & Hukum Biang Keladi Pemburukan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kegaduhan politik dan hukum menjadi salah satu biang keladi perlambatan ekonomi nasional pada kuartal I 2015. Kadin memperkirakan terjadi pelarian modal dari Tanah Air sekitar Rp 5 triliun setiap harinya selama periode Januari-Maret akibat ulah para politisi dan aparatur hukum.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur menilai pertumbuhan ekonomi 4,7 persen pada tiga bulan pertama 2015 menggambarkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi dunia usaha. Berbagai permasalahan politik dan hukum yang berkembang di dalam negeri ditudingnya sebagai penyebab lambatnya eksekusi belanja pemerintah, yang pada akhirnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

“Kita semua tahu penyerapan APBN masih di bawah 20 persen, maka terjadi perlambatan ekonomi,” ujar Natsir Mansyur dalam keterangan resmi, Senin (11/5).

Salah satu kisruh yang paling menguras energi, kata Natsir, perseteruan antara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI yang tak kunjung reda sampai sekarang.

“Perputaran uang yang menguap diperkirakan mencapai Rp 5 triliun per hari karena kegaduhan-kegaduhan itu yang membuat ekonomi tidak bisa mencapai target pertumbuhan 5,3 persen” kata Natsir.

Menurut Natsir, kondisi ekonomi Indonesia semakin parah dengan depresiasi rupiah terhadap dolar serta merosotnya daya beli masyarakat. Selain itu, perijinan usaha yang tumpang tindah juga turut mengganggu kenyamanan usaha.

“Berkaca dari ekonomi kuartal I, pada kuartal yang kedua kegaduhan politik ini masih menghantui. Namun polemik politik kita anggap sudah teratasi dan sudah berjalan dengan baik karena sinyal kebersamaan diantara petinggi politik menunjukkan ke arah yang positif,” kata Natsir.

Tak Perlu Reshuffle

Meski minat investasi cukup tinggi, Natsir menilai isu reshuffle kabinet dapat mempengaruhi citra Indonesia di kalangan investor. Perombakan kabinet dikhawatirkan Natsir akan semakin memperburuk iklim investasi yang saat ini masih terkendala oleh tumpang tindih aturan.

“Tidak perlu ada reshuffle kabinet, karena kalau ada reshuffle di semester pertama para Menteri yang baru harus melakukan penyesuaian lagi. Yang penting, hal yang menghambat perlu dibenahi. Walaupun kita bicara tentang investasi atau pergerakan ekonomi, namun semua peraturan kalau tidak dirapihkan dengan baik maka pergerakan ekonomi nasional juga lambat,” papar Natsir.

Dunia usaha, lanjut dia, mengapreasiasi apa yang sudah diupayakan pemerintahan Jokowi dalam mendorong percepatan ekonomi dan daerah. Hal tersebut diitandai dengan kerja kongkrit pada pertemuan Apec, Pertemuan Beijing, Korea dan konferensi Asia Afrika di tingkat international.

Di tingkat nasional, tambah Natsir, roadshow Jokowi – Jusuf Kalla keliling daerah merupakan langkah yang sangat positif. Langkah tersebut perlu dilakukan oleh menteri-menterinya untuk melihat permasalahan yang lebih dalam.

“Program antara satu Kementerian dengan Kementerian yang lainnya juga harus sinergis,” tuturnya. (ags)