PAN: Tak Ada Hubungan Hatta Rajasa dan Perusahaan Rusia

Jakarta, CNN Indonesia -- Fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo menyayangkan pernyataan ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri yang menuding mantan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa terlibat di dalam 'kongkalikong' penerbitan larangan ekspor bauksit pada 2014 lalu.

Drajad menegaskan, terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri merupakan implementasi dari perintah UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

"Sebagai sesama ekonom, saya menyayangkan analisis bang FB (Faisal Basri) yang sama sekali tidak merujuk UU Minerba. Pembangunan pabrik pengolahan (smelter) yang secara populer disebut hilirisasi adalah perintah UU No 4/2009, di mana program ini wajib berlaku mulai 12 Januari 2014. Jadi tuduhan FB bahwa timing-nya dikaitkan pilpres itu salah besar," ujar Drajad seperti dalam keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia, Selasa (26/5).

Drajad mengungkapkan, selagi menjadi Wakil Ketua Fraksi PAN periode 2009-2014 dirinya tak menampik bahwa di dalam penyusunan UU Minerba pemerintah Indonesia mendapat banyak tekanan dari pihak asing yang tidak menginginkan agar program hilirisasi diberlakukan. Ini mengingat dengan adanya kewajiban pengolahan biji mineral (ore) di smelter dalam negeri, akan meningkatkan harga beli komoditas seperti bauksit oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri (importir).

Akan tetapi, menurutnya, meski mendapat tekanan asing tidak lantas penerapan UU Minerba bisa dikaitkan langsung dengan adanya konspirasi antara Hatta Rajasa dengan perusahaan pertambangan asal Rusia, Rusal.

Di mana menurut Faisal, diberikannya lampu hijau kepada Rusal untuk proyek smelter di Kalimantan dilatarbelakangi adanya katabelece dari Rusal ke Hatta, menyusul pria berambut perak itu mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 sebagai calon wakil Presiden dari Prabowo Subianto.

"Sebagai Direktur bidang Program dan Kebijakan timses Prabowo-Hatta, saya tegaskan tidak ada kaitan sama sekali antara Capres-Cawapres dengan keuntungan yang diperoleh Rusal dalam bentuk apapun. Fakta-fakta tersebut sama sekali dan tidak ada hubungan kausalitas," tegas Drajad.

Pilihan Redaksi Hatta Rajasa Bantah 'Ada Main' di Aturan Ekspor Minerba Ketua MPR Tak Setuju Faisal Basri Soal Ekspor Minerba Menguak Kejanggalan dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bauksit

Sebelumnya, Faisal yang juga merupakan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyebut nama Hatta Rajasa di balik kebijakan sektor tambang mineral yang dinilai lebih menguntungkan investor asing. Menurut Faisal, dengan dilarangnya ekspor komoditas mineral mentah menyusul kewajiban pembangunan smelter secara tak langsung mengundang asing untuk masuk menguasai industri pertambangan.

Dengan begitu, penambang mineral lokal seperti bauksit yang tidak punya modal dan kemampuan mau tidak mau harus melibatkan asing di dalam pengolahan serta pemurniannya.

"Ada persoalan di sektor tambang. Ini bukannya perusahaan asing dinasionalisasikan, tapi malah perusahaan nasional yang diasingkan. Sudah jelas kebijakan Hatta Rajasa salah, tapi tidak dikoreksi oleh pemerintah," ujar Faisal dalam sebuah seminar di Hotel Menara Peninsula, Senin (25/5). (dim/dim)