Hatta Rajasa Bantah 'Ada Main' di Aturan Ekspor Minerba

Jakarta, CNN Indonesia -- Hatta Rajasa membantah 'bermain' dalam kebijakan larangan ekspor barang tambang mentah (raw material) yang efektif berlaku sejak awal Januari 2014. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan ketentuan tersebut murni pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

"Jadi tidak benar karena Rusia. Kita tidak bisa diatur dan didikte oleh siapapun," ujarnya kepada CNN Indonesia, Senin (25/5).

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga membantah telah melakukan intervensi untuk mengubah substansi rancangan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014, yang menjadi payung hukum pelarangan ekspor mineral. Menurutnya, perumusan PP itu dibahas di Kementerian ESDM. 

"Tidak ada satupun yang berubah. PP-nya cuma satu. Kan anda tahu saya dikenal proteksionisme waktu itu," katanya.

Pilihan Redaksi Faisal Basri Tuding Hatta Rajasa di Balik Kisruh Tambang Ada Rusia dan Hatta Rajasa di Balik Kebijakan Minerba? Eks Dirjen Bantah Peran Hatta Rajasa di Balik Aturan Tambang

Hatta menambahkan selaku Menko Perekonomian di kala itu, jika pelarangan ekspor raw material tidak dijalankan per Januari 2014 berarti pemerintah melanggar UU Minerba.

"Jelas ini bukan kebijakan yang saya buat tapi perintah undang-undang," katanya.

Hatta menilai perintah UU Minerba sangat-sangat baik agar Indonesia tidak hanya pandai menjual bahan mentah, tapi harus diproses agar bernilai tambah.

"Agar kita bisa menjadi negara yang maju, pelaksanaan undang-undang ini mendapat dukungan luas," tuturnya.

Dia justru heran dengan tudingan dan pernyataan Faisal Basri soal dirinya. "Faisal Basri tampaknya ingin Indonesia hanya menjual bahan mentah saja sehingga membiarkan kita semakin tergantung pada import produk yang sudah di proses," tuturnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu menyebut nama Hatta Rajasa di balik kebijakan sektor tambang mineral yang dinilai lebih menguntungkan investor asing.

Menurut Faisal, dengan dilarangnya ekspor bauksit dan diwajibkannya pembangunan smelter secara tak langsung mengundang asing untuk masuk menguasai. Pasalnya, penambang bauksit lokal tidak punya modal dan kemampuan untuk itu sehingga keterlibatan asing menjadi pilihan yang harus diambil.

"Ada persoalan di sektor tambang. Ini bukannya perusahaan asing di nasionalisasikan, tapi malah perusahaan nasional yang diasingkan. Sudah jelas kebijakan Hatta Rajasa salah, tapi tidak dikoreksi oleh pemerintah," ujar Faisal dalam sebuah seminar di Hotel Menara Peninsula, Senin (25/5). (Faisal Basri Tuding Hatta Rajasa di Balik Kisruh Tambang (ags/ded)