Redam Inflasi, Jokowi Ingin Pemda Siapkan Dana Operasi Pasar
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Rabu, 27 Mei 2015 10:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan setiap Pemerintah Provinsi menyiapkan anggaraan khusus untuk melakukan operasi pasar (OP) guna membantu Pemerintah Pusat menekan angka inflasi di daerah. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2015 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (27/5).
"Daerah ke depannya harus menganggarkan untuk OP. Ini penting sekali, Jawa Timur juga sudah menganggarkan untuk OP, tapi tidak diberikan pada barangnya, tetapi subsidi pada angkutannya. Kebijakan ini bisa ditiru oleh daerah lain," kata Jokowi.
Selama ini menurut Jokowi, operasi pasar hanya dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Namun Bulog hanya terbatas melakukan operasi pasar untuk bahan pangan tertentu saja yang dianggap memiliki bobot paling besar dalam menyumbang angka inflasi nasional.
"Kalau Kabupaten atau Kota bisa melakukan itu, inflasi bisa ditekan," katanya.
Jokowi mengatakan, pemerintah harus mewaspadai kenaikan harga pada komoditas pangan (volatility food) dan energi yang berpotensi memberikan sumbangan cukup besar terthadap inflasi nasional.
"Banyak penyebab kenaikan inflasi seperti kenaikan BBM, tarif listrik, angkutan, masalah harga LPG, dan yang memang paling banyak adalah paling bawah, beras, bawang merah, cabe merah, daging ayam, ini yang seluruh kepala daerah harus perhatikan," katanya.
Rombak Fungsi Bulog
Selain itu, Jokowi juga berencana merombak fungsi Bulog yang selama ini dianggap hanya mengurusi satu komoditas saja, yakni beras. Padahal menurut Jokowi, fungsi Bulog bisa lebih banyak berperan terhadap komoditas pangan lainnya yang juga rentan mengalami permainan harga.
“Pemerintah ingin merombak fungsi bulog sebagai penyangga, tidak hanya beras," ujar Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Terkait payung hukum dan kepastian legal transformasi lembaga tersebut, Jokowi mengaku tengah menyiapkan peraturannya.
"Masih dalam proses, revisi regulasi dan kelembagaannya sedang kita atur," katanya. (gen)
"Daerah ke depannya harus menganggarkan untuk OP. Ini penting sekali, Jawa Timur juga sudah menganggarkan untuk OP, tapi tidak diberikan pada barangnya, tetapi subsidi pada angkutannya. Kebijakan ini bisa ditiru oleh daerah lain," kata Jokowi.
Selama ini menurut Jokowi, operasi pasar hanya dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Namun Bulog hanya terbatas melakukan operasi pasar untuk bahan pangan tertentu saja yang dianggap memiliki bobot paling besar dalam menyumbang angka inflasi nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan, pemerintah harus mewaspadai kenaikan harga pada komoditas pangan (volatility food) dan energi yang berpotensi memberikan sumbangan cukup besar terthadap inflasi nasional.
Rombak Fungsi Bulog
Selain itu, Jokowi juga berencana merombak fungsi Bulog yang selama ini dianggap hanya mengurusi satu komoditas saja, yakni beras. Padahal menurut Jokowi, fungsi Bulog bisa lebih banyak berperan terhadap komoditas pangan lainnya yang juga rentan mengalami permainan harga.
“Pemerintah ingin merombak fungsi bulog sebagai penyangga, tidak hanya beras," ujar Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Terkait payung hukum dan kepastian legal transformasi lembaga tersebut, Jokowi mengaku tengah menyiapkan peraturannya.
"Masih dalam proses, revisi regulasi dan kelembagaannya sedang kita atur," katanya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK