Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih melakukan finalisasi revisi rencana kerja dan anggaran (
work program and budget/WP&B) 2015 seluruh kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) akibat rendahnya harga minyak dunia. Meski perhitungan belum selesai dilakukan, SKK Migas memberi sinyal tidak akan menyetujui usulan pengurangan anggaran jika KKKS ingin mengurangi biaya untuk produksi.
“Kontraktor boleh melakukan efisiensi dengan mengurangi kegiatan tetapi yang harus dipertahankan adalah kegiatan produksi dan yang kaitannya dengan safety. Kami mengimbau kontraktor agar tidak banyak mengurangi kegiatan sumur karena akan berdampak langsung ke produksi,” kata Benny dikutip dari laman SKK Migas, Rabu (3/6).
Meskipun sudah menyampaikan imbauan tersebut, Benny mengaku masih banyak KKKS yang menyampaikan revisi WP&B dengan mengurangi anggaran untuk kegiatan produksi migasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dalam revisi yang masih dalam pembahasan, kami proyeksikan jumlah kegiatan sumur yang dilakukan mengalami penurunan 20 persen. Namun dampaknya terhadap produksi kami perkirakan maksimal hanya 5 persen,” kata Benny.
Terkait kegiatan eksplorasi, SKK Migas menurutnya bisa melihat dari sudut pandang bisnis KKKS atas pengajuan WP&B yang diajukan. Ia menilai apabila KKKS memiliki pandangan jangka panjang atas fenomena anjloknya harga minyak dunia saat ini, maka manajemen perusahaan tersebut tidak akan mengurangi anggaran untuk kegiatan eksplorasi.
“Kondisi sekarang justru bagus untuk kegiatan eksplorasi karena harga
rig serta barang dan jasa sedang turun. Banyak perusahaan yang menunda proyek, pasti akan mengurangi suplai. Ditambah faktor lainnya, recovery harga minyak pasti akan terjadi,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia menurut Benny perlu berhati-hati menyikapi rendahnya harga minyak dunia saat ini. Turunnya aktivitas di sektor hulu migas yang tidak diimbangi dengan masih borosnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di masyarakat disebut Benny akan membuat pemerintah tertimpa tangga setelah jatuh.
“Apabila harga minyak kembali naik, konsumsi tetap tinggi sementara jumlah produksi turun. Untuk itu perlu insentif agar kegiatan hulu migas tetap jalan. Tanpa insentif, investor tidak tertarik menanam modal,” jelasnya.
Benny menyebut Indonesia bisa mencontoh kebijakan insentif fiskal yang dilakukan Brasil . Saat cadangan minyak yang memiliki tingkat keekonomian besar belum ditemukan, Pemerintah Brasil menerapkan kebijakan fiskal yang tidak terlalu ketat. Setelah cadangan minyak terbukti ditemukan, baru Pemerintah Brasil memperketat kebijakan fiskal.
“Kondisi ini berbeda dengan di Indonesia. Kita hanya menghabiskan waktu untuk mengubah model kontrak, sementara barang yang ditawarkan belum ada,” katanya.
Revisi WP&BSetidaknya ada 76 wilayah kerja yang direvisi WP&B nya oleh KKKS. Rata-rata perusahaan-perusahaan migas nasional dan asing menurunkan rencana investasi sebesar 20-30 persen tahun ini.
Sebagai informasi, dalam WP&B 2015 awal ditetapkan total belanja sektor hulu migas mencapai US$ 22,2 miliar. Untuk belanja eksplorasi dianggarkan sebesar US$ 1,3 miliar, yakni untuk mengebor 54 sumur, kegiatan seismik dua dimensi seluas 947,2 km dan seismik tiga dimensi seluas 2.300 km persegi.
Sementara sisanya dialokasikan untuk belanja pengembangan 783 sumur sebesar US$ 4,7 miliar, pengeluaran produksi US$ 14,8 miliar, serta biaya umum US$ 1,5 miliar.
"Angka revisi yang paling besar diajukan satu diantaranya oleh PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina EP yang sampai menunda pengembangan 100 sumur migas tahun ini," tutur Benny.
(gen)