DPR Dorong Pertamina Buyback Saham PGN
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Sabtu, 06 Jun 2015 17:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal partai Nasional Demokrat, Kurtubi mendukung rencana pemerintah yang akan menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha perusahaan (holding) minyak dan gas bumi di Indonesia.
Berangkat dari hal tersebut, ia pun mendorong pemerintah melalui Pertamina untuk melakukan pembelian saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sudah dilego ke publik.
"Alasan saya, saat ini infrastruktur gas kita amat sangat minim dan rumah tangga kita akan bergantung pada gas. Karena pembangunan jargas (jargas) adalah tugas PGN, maka solusinya PGN dan Pertamina harus holding," ujar Kurtubi yang juga anggota Komis VII DPR di Jakarta, Jumat (5/6).
Soal pembelian saham PGN, kata Kurtubi, sejatinya pemerintah dapat menggunakan dana yang diambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, menurutnya, pemerintah harus tetap mempercayakan pengoperasian jaringan gas kota kepada PGN.
"Bila perlu saham swasta PGN sebesar 43 persen harus di-buyback sehingga pemerintah bisa menyuruh manajemen membangun infrastruktur gas. Kan pemerintah bisa pakai APBN untuk bangun infrastruktur gas, lalu pengoperasian dipegang ke PGN," ujarnya.
Hitung Masak-Masak
Di kesempatan berbeda, pengamat energi Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi pun mendukung rencana pembentukan holding migas yang diwacanakan pemerintah. Meski begitu, mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini memberi sejumlah catatan sebelum wacana tersebut benar-benar direalisasikan.
"Pertama, karena Pertamina masih carut-marut di dalam menjalankan bisnis hulu sampai hilir migas. Yang kedua, apakah investor PGN mau menjual sahamnya ke pemerintah terkait konsep ini? Saya pikir kalau pemerintah serius membentuk holding migas, harusnya dibuat aturan baru yang mengikat," ujarnya.
Berangkat dari wacana tersebut, Fahmy menghimbau agar pemerintah dan DPR tak terburu di dalam merealisasikan wacana pembentukan holding migas.
"Akan lebih baik sebelum melakukan pembentukan holding, kedua perusahaan sama-sama memperbaiki kinerjanya sambil pemerintah menyiapkan aturan dan uang untuk buyback saham PGN. Jika mengacu rencana pak Dahlan dulu, untuk buyback saham PGN itu butuh dana Rp 70 triliun. Apakah rela kalau semuanya dana pembelian saham PGN dari APBN?" tuturnya.
Sebagai informasi, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR beberapa waktu lalu Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mematangkan konsep holding migas sesuai dengan arahan pemerintah. Dalam opsinya, mantan bos PT Semen Indonesia Tbk itu sempat mengeluarkan wacana tentang penggabungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke dalam struktur holding yang dipimpin oleh Pertamina.
Pun wacana ini hampir menyerupai konsep yang pernah diwacanakan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan yang akan membeli saham PGN dan menggabungkannya ke dalam struktur PT Pertamina Gas (Pertagas).
"Menurut saya ini konsep (holding migas) ini ideal. Tapi catatannya harus dihitung masak-masak," tutup Fahmy. (dim/ded)
Berangkat dari hal tersebut, ia pun mendorong pemerintah melalui Pertamina untuk melakukan pembelian saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sudah dilego ke publik.
"Alasan saya, saat ini infrastruktur gas kita amat sangat minim dan rumah tangga kita akan bergantung pada gas. Karena pembangunan jargas (jargas) adalah tugas PGN, maka solusinya PGN dan Pertamina harus holding," ujar Kurtubi yang juga anggota Komis VII DPR di Jakarta, Jumat (5/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bila perlu saham swasta PGN sebesar 43 persen harus di-buyback sehingga pemerintah bisa menyuruh manajemen membangun infrastruktur gas. Kan pemerintah bisa pakai APBN untuk bangun infrastruktur gas, lalu pengoperasian dipegang ke PGN," ujarnya.
Di kesempatan berbeda, pengamat energi Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi pun mendukung rencana pembentukan holding migas yang diwacanakan pemerintah. Meski begitu, mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini memberi sejumlah catatan sebelum wacana tersebut benar-benar direalisasikan.
"Pertama, karena Pertamina masih carut-marut di dalam menjalankan bisnis hulu sampai hilir migas. Yang kedua, apakah investor PGN mau menjual sahamnya ke pemerintah terkait konsep ini? Saya pikir kalau pemerintah serius membentuk holding migas, harusnya dibuat aturan baru yang mengikat," ujarnya.
Berangkat dari wacana tersebut, Fahmy menghimbau agar pemerintah dan DPR tak terburu di dalam merealisasikan wacana pembentukan holding migas.
"Akan lebih baik sebelum melakukan pembentukan holding, kedua perusahaan sama-sama memperbaiki kinerjanya sambil pemerintah menyiapkan aturan dan uang untuk buyback saham PGN. Jika mengacu rencana pak Dahlan dulu, untuk buyback saham PGN itu butuh dana Rp 70 triliun. Apakah rela kalau semuanya dana pembelian saham PGN dari APBN?" tuturnya.
Sebagai informasi, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR beberapa waktu lalu Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mematangkan konsep holding migas sesuai dengan arahan pemerintah. Dalam opsinya, mantan bos PT Semen Indonesia Tbk itu sempat mengeluarkan wacana tentang penggabungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke dalam struktur holding yang dipimpin oleh Pertamina.
Pun wacana ini hampir menyerupai konsep yang pernah diwacanakan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan yang akan membeli saham PGN dan menggabungkannya ke dalam struktur PT Pertamina Gas (Pertagas).
"Menurut saya ini konsep (holding migas) ini ideal. Tapi catatannya harus dihitung masak-masak," tutup Fahmy. (dim/ded)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK