Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia berencana membentuk komite bersama (
joint committee) dengan Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait hingga Aljazair guna merealisasikan kerjasama pembangunan kilang dan pembelian minyak langsung dari negara anggota OPEC.
"Soal kerjasama kita yang berhenti dengan Arab Saudi, dengan Irak, Iran, Kuwait dan Aljazair. Dari pertemuan kemarin mereka sangat antusias dan akan membentuk
joint committee yang membahasnya dalam dua minggu sekali atau sebulan sekali," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja di Gedung DPR, Selasa (9/6).
Di sela-sela acara Organisasi Negara-Negara Pengekspor MInyak (OPEC) di Wina, Austria, 4-5 Juni 2015, Wiratmaja mengatakan komite bersama juga akan mendetilkan skema kerjasama antar-perusahaan minyak nasional (national oil company) guna merealisasikan transaksi jual-beli. Dalam hal ini, katanya, PT Pertamina (Persero) akan mewakili Indonesia selaku pelaksana transaksi jual-beli minyak langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan kalau NOC to NOC mereka bilang senang sekali. Nantinya Pertamina yang cover. Jadi kalau kontrak (lama) Pertamina habis, pengadaan minyak bisa melalui kerjasama ini," tuturnya.
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan pemerintah dan Pertamina akan selektif melakukan pembelian minyak secara langsung. Ini dilakukan agar pemerintah bisa mendapatkan benefit lebih besar dari hubungan dagang dengan negara-negara OPEC.
"Misalnya Iran, produksi dia kan 4 juta barel namun yang dia pakai hanya 1,5 juta barel. Tentang mana yang memberikan term in condition paling bagus dan mana yang berikan diskon paling besar dengan jangka waktu paling bagus, nanti akan kita kirim. Nah tugas joint committee nanti untuk atur itu," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, lanjut Wiratmaja, perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, menegaskan kembali keinginannya untuk membangun kilang di Indonesia. Sebelumnya, Saudi Aramco pernah menyatakan bersedia membangun kilang pengolahan minyak dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia, tetapi molor akibat ketidakseriusan pemerintah menyediakan insentif fiskal.
"Mereka tanya, serius kan Indonesia bikin kilang? Ya kalau kita sih serius lah," jelas Wiratmaja.
(ags/gen)