Kemenhub Ambil Alih Bandara yang Merugi dari Angkasa Pura

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berencana mengambil alih bandara yang selama ini merugi dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Jonan mengaku sudah menyampaikan hasratnya itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk kesiapan mengelola pelabuhan yang juga selalu rugi dibawah PT Pelabuhan Indonesia I sampai IV.

“Saya sudah berkirim surat kepada presiden dan menyarankan apabila berkenan, pelabuhan-pelabuhan maupun bandara yang dianggap tidak komersial oleh badan usaha milik negara (BUMN) ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah, dapat diserahkan kembali kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dikembangkan,” kata Jonan di Jakarta, Kamis (11/6).

Jonan juga mengaku telah menyampaikan niatnya itu kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. “Saya juga sudah bicara dengan Menteri BUMN, kalau yang rugi-rugi kasih (Kementerian) saya saja, daripada membebani BUMN dan tidak dikembangkan sesuai harapan masyarakat setempat,” ujarnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo mengungkapkan bandara-bandara yang tidak dikembangkan karena kerap merugi adalah Bandara Eltari Kupang di Nusa Tenggara Timur milik Angkasa Pura I, serta Bandara Silangit Tapanuli Utara di Sumatera Utara dan Bandara Supadio Pontianak di Kalimantan Timur yang dikelola Angkasa Pura II.

“Kalau disetujui, Kemenhub akan mengelolanya dan menjadikannya Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Nantinya UPBU tersebut akan dikelola dengan skema keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Contohnya sekarang Bandara El Tari Kupang dengan Bandara Palu itu sudah sangat jauh perbedaannya, karena memang merugi kan?” ujar Suprasetyo.

Pilihan Redaksi Menhub Jonan Akui Telah Mencabut 16 Izin Operasi Maskapai Kemenhub Minta Anggaran Tahun Depan Naik 36 Persen Jonan Minta Moeldoko Ketemu Rini Soemarno Bahas Bandara Halim

Menurutnya indikasi suatu bandara merugi dapat terlihat dari jumlah penumpang yang sedikit dan biaya perawatannya tinggi sehingga tidak ada kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kapasitasnya. “Bandara itu seperti tidak ada investasi, tidak dibangun atau ditingkatkan kapasitasnya. Mungkin pertimbangannya adalah demand-nya kurang sehingga kalau ada investasi juga kembalinya lama,” ujarnya.
 
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit menyebutkan Kemenhub masih akan membahas lebih lanjut dengan Pelindo I sampai IV terkait pelabuhan-pelabuhan yang dianggap tidak menguntungkan. Saat ini keempat operator pelabuhan tersebut mengelola sebanyak 112 pelabuhan di Indonesia.

“Kalau Pelindo tidak bisa mengembangkan (pelabuhan) kita bisa mengambil alih untuk dikembangkan,” ujar Bobby. (gen)