Dewan Pengarah BLU CPO Fund Dipilih Hanya Berdasar Reputasi
CNN Indonesia
Senin, 15 Jun 2015 15:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas menghimpun dan menggunakan dana perkebunan kelapa sawit. Dalam BLU tersebut telah dipastikan terdapat sejumlah nama yang menjadi Dewan Pengarah (steering committe) yang bertugas mengarahkan penggunaan dana triliunan rupiah yang dipungut dari industri sawit nasional.
Nama-nama yang mengisi posisi tersebut mewakili pemerintah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebagai Ketua Dewan Pengarah, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai Pengawas BLU dan Anggota Dewan Pengarah.
Pemerintah juga menugaskan empat menteri kabinet kerja lainnya sebagai Dewan Pengarah yaitu Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Selain pemerintah juga terdapat nama-nama dari profesional swasta yakni Theodore Permadi Rachmat alias Teddy Rachmat, mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Astra International Tbk yang juga tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.
Kemudian Presiden Direktur Surya Dumai Grup (SDG) Martias, Presiden Direktur PT Astra Internasional Prijono Sugiarto yang mewakili pelaku usaha industri pemakai biodiesel, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal era Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Mahendra Siregar yang akan berperan sebagai narasumber yang mewakili stakeholder kelapa sawit lainnya.
Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan nama-nama yang mewakili kelompok profesional tersebut dipilih tanpa melalui porses seleksi ketat terlebih dahulu. Bambang menganggap nama-nama tersebut sudah memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik dalam dunia persawitan nasional.
"Selain diisi menteri-menteri terkait, Dewan Pengarah juga diisi oleh sejumlah pengusaha yang berpengaruh di industri sawit, dengan porsi gembornya yang lumayan dan ini juga berdasarkan kesepakatan dari mereka (swasta)," kata Bambang usai konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/6).
Bambang mengombinasikan pejabat pemerintah dengan kalangan profesional sebagai Dewan Pengarah, kinerja BLU tersebut akan menjadi lebih seimbang dalam pembagian tugas antara pemerintah dengan swasta.
"Ya pastinya akan memudahkan mana yang akan menjadi tugas dan fokus pemerintah dengan swasta," kata Bambang.
Nama-nama yang mengisi posisi tersebut mewakili pemerintah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebagai Ketua Dewan Pengarah, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai Pengawas BLU dan Anggota Dewan Pengarah.
Pemerintah juga menugaskan empat menteri kabinet kerja lainnya sebagai Dewan Pengarah yaitu Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Presiden Direktur Surya Dumai Grup (SDG) Martias, Presiden Direktur PT Astra Internasional Prijono Sugiarto yang mewakili pelaku usaha industri pemakai biodiesel, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal era Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Mahendra Siregar yang akan berperan sebagai narasumber yang mewakili stakeholder kelapa sawit lainnya.
"Selain diisi menteri-menteri terkait, Dewan Pengarah juga diisi oleh sejumlah pengusaha yang berpengaruh di industri sawit, dengan porsi gembornya yang lumayan dan ini juga berdasarkan kesepakatan dari mereka (swasta)," kata Bambang usai konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/6).
Bambang mengombinasikan pejabat pemerintah dengan kalangan profesional sebagai Dewan Pengarah, kinerja BLU tersebut akan menjadi lebih seimbang dalam pembagian tugas antara pemerintah dengan swasta.
"Ya pastinya akan memudahkan mana yang akan menjadi tugas dan fokus pemerintah dengan swasta," kata Bambang.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK