Bos BLU CPO Fund Jamin Tak Lakukan Pungutan Ganda
CNN Indonesia
Selasa, 23 Jun 2015 07:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kekhawatiran para pengusaha yang tergabung dalam Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) bahwa pemerintah berpotensi mengutip pungutan ganda dengan menerapkan kebijakan dana perkebunan kelapa sawit (CPO fund) dibantah oleh Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Badan Pengelolaan CPO Fund.
"Kita pastikan tidak akan terjadi pajak berganda, pengusaha tetap akan membayar satu saja," ujar Bayu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/6).
Mantan Wakil Menteri Perdagangan tersebut menjelaskan kepastian tidak diberlakukannya pungutan ganda berupa CPO fund dan bea keluar atas produk hulu sampai hilir sawit karena dalam sistem Indonesia, bea keluar tersebut sifatnya progresif. Artinya makin tinggi harganya maka nilai bea yang harus dibayarkan makin besar.
“Kalau nilai beanya lebih tinggi dari pungutannya, baru kemudian bea itu ditarik. Tapi kalau belum, hanya pungutan," jelas Bayu.
Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan memiliki wewenang untuk menetapkan tarif bea keluar terhadap produk minyak kelapa sawit jika harganya melampaui US$ 750 per ton.
Bayu menegaskan, tanpa mengenakan bea keluar saja dana yang bisa dikumpulkan badan yang dikelolanya sudah cukup besar. Dengan usulan tarif CPO fund berkisar antara US$ 10 hingga US$ 50 per ton, dikalikan dengan data ekspor sawit dan produk turunannya sepanjang 2014 maka dana yang bisa dikumpulkan bisa mencapai Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun.
Subsidi Biodiesel
Sementara Ketua Dewan Pengawas BLU CPO fund Rusman Heriawan menegaskan dalam jangka penjang pengurangan terhadap ketergantungan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari fosil akan menguntungkan Indonesia karena peningkatan konsumsi BBM bisa dipenuhi oleh BBM yang kandungan minyak nabatinya semakin besar. Ditambah lagi, biodiesel tidak akan terpengaruh dengan fluktuatif harga minyak dunia.
“Kalau sekarang mungkin belum bisa dirasakan manfaatnya. Bayangkan jika harga minyak dunia mengalami kenaikan kembali hingga ke level US$ 100 per barel bagaimana nasib kita,” kata Rusman.
Rusman mengakui saat ini pengembangan mandatory biodiesel sangat tidak popular karena harga BBM fosilnya masih murah dipasaran dan hal itu lebih rendah dibandingkan dengan kita memasukan unsur minyak nabati didalamnya.
Oleh karena itu BLU CPO fund pada 2015-2016 akan memberikan subsidi kepada harga jual biodiesel B10-B15 untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri.
Bayu menambahkan, mekanisme pemberian subsidi terebut akan sama dengan pemberikan subsidi kepada BBM fosil yaitu kepada konsumen bukan kepada produsen. Selain memberikan subsidi kepada konsumen, BLU CPO fund juga akan mewajibkan peritel untuk mencampurkan biodiesel atas BBM yang dijualnya di seluruh SPBU di Indonesia.
“Kami akan wajibkan semua provider beli B10-B15 jadi nantinya seluruh SPBU ada pasokan itu,” tambah Bayu.
Guna memuluskan rencana tersebut, BLU CPO fund rencananya akan mengadakan pertemuan regular dengan para pelaku industri terkait sehingga ketergantungan akan bahan bakat fosil bisa terus dikurangi. “Perlahan tapi pasti kita akan tingkatkan konsumsi BBN dan mengurangi konsumi BBM fosil,” katanya.
"Kita pastikan tidak akan terjadi pajak berganda, pengusaha tetap akan membayar satu saja," ujar Bayu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/6).
Mantan Wakil Menteri Perdagangan tersebut menjelaskan kepastian tidak diberlakukannya pungutan ganda berupa CPO fund dan bea keluar atas produk hulu sampai hilir sawit karena dalam sistem Indonesia, bea keluar tersebut sifatnya progresif. Artinya makin tinggi harganya maka nilai bea yang harus dibayarkan makin besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan memiliki wewenang untuk menetapkan tarif bea keluar terhadap produk minyak kelapa sawit jika harganya melampaui US$ 750 per ton.
Subsidi Biodiesel
Sementara Ketua Dewan Pengawas BLU CPO fund Rusman Heriawan menegaskan dalam jangka penjang pengurangan terhadap ketergantungan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari fosil akan menguntungkan Indonesia karena peningkatan konsumsi BBM bisa dipenuhi oleh BBM yang kandungan minyak nabatinya semakin besar. Ditambah lagi, biodiesel tidak akan terpengaruh dengan fluktuatif harga minyak dunia.
“Kalau sekarang mungkin belum bisa dirasakan manfaatnya. Bayangkan jika harga minyak dunia mengalami kenaikan kembali hingga ke level US$ 100 per barel bagaimana nasib kita,” kata Rusman.
Rusman mengakui saat ini pengembangan mandatory biodiesel sangat tidak popular karena harga BBM fosilnya masih murah dipasaran dan hal itu lebih rendah dibandingkan dengan kita memasukan unsur minyak nabati didalamnya.
Oleh karena itu BLU CPO fund pada 2015-2016 akan memberikan subsidi kepada harga jual biodiesel B10-B15 untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri.
Bayu menambahkan, mekanisme pemberian subsidi terebut akan sama dengan pemberikan subsidi kepada BBM fosil yaitu kepada konsumen bukan kepada produsen. Selain memberikan subsidi kepada konsumen, BLU CPO fund juga akan mewajibkan peritel untuk mencampurkan biodiesel atas BBM yang dijualnya di seluruh SPBU di Indonesia.
“Kami akan wajibkan semua provider beli B10-B15 jadi nantinya seluruh SPBU ada pasokan itu,” tambah Bayu.
Guna memuluskan rencana tersebut, BLU CPO fund rencananya akan mengadakan pertemuan regular dengan para pelaku industri terkait sehingga ketergantungan akan bahan bakat fosil bisa terus dikurangi. “Perlahan tapi pasti kita akan tingkatkan konsumsi BBN dan mengurangi konsumi BBM fosil,” katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK