Dirjen Migas yakin Jokowi Buat Keputusan Adil Blok Mahakam

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum memperoleh keputusan final menyusul keinginan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (Pemda Kaltim) memperoleh 19 persen hak partisipasi (participating interest/PI) blok Mahakam. Pekan lalu, instansi yang dipimpin Menteri ESDM Sudirman Said itu telah menyerahkan keputusan final pembagian PI Mahakam untuk PT Pertamina (Persero) dan Pemda kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lantaran belum memperoleh keputusan final dari RI-1, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja tidak mau mengomentari 10 tuntutan yang diajukan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bersama Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari tersebut.

“Saya kira Presiden tidak akan meminta Kementerian ESDM untuk melanggar aturan. Keputusan Pemerintah sudah pasti bahwa pengelolaan Mahakam diberikan ke Pertamina kemudian diberikan kesempatan share down 30 persen. Lalu Pemda bersama Pertamina berdiskusi untuk menentukan berapa bisa menjadi PI maksimum sesuai aturan,” kata Wiratmaja di Jakarta, Rabu (1/7).

Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, Pemda hanya akan mendapat jatah PI maksimal 10 persen dari blok-blok minyak dan gas yang ada di wilayahnya.

Menurut Pak Wirat, sapaan akrabnya, Pemda Kaltim berhak mengajukan tuntutan seperti yang disampaikannya kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM Sudirman Said pekan lalu.

“Sewaktu bertemu di Kaltim, Gubernur sudah menerima dengan 10 catatan. Silakan diinterpretasikan,” ujar Wiratmaja.

Pilihan Redaksi Gubernur Kaltim Ungkap Kekecewaannya Terhadap Menteri ESDM Menteri ESDM Mediasi Perundingan Kaltim-Pertamina di Mahakam Jokowi Ambil Alih Penjatahan Saham Blok Mahakam untuk Daerah

Sebelumnya Gubernur Awang sempat meluapkan kekecewaannya kepada Menteri ESDM lantaran tak diajak bicara lebih dulu mengenai pembagian jatah Pemda yang hanya 10 persen sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015.

“Kami menampung banyak usulan dari peserta pertemuan sehingga anggota ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil Migas) mendapat perlakuan adil dan tidak hanya mendapat jatah PI 10 persen. Tujuannya jelas untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan migas yang selama puluhan tahun hanya menjadi penonton,” kata Awang. (gen)