Pemda Tolak Intervensi Pemerintah dalam Mencari Mitra Mahakam

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menjelaskan alasan mengapa dirinya dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menolak campur tangan pemerintah pusat dalam penentuan mitra kerja badan usaha milik daerah (BUMD) pada Blok Mahakam.

Menurut Awang, praktik melibatkan perusahaan swasta oleh pemerintah daerah dalam bisnis minyak dan gas bumi (migas) merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena nilai investasinya yang besar tidak mungkin ditutupi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Semua pemerintah daerah di Indonesia yang terlibat dalam partisipasi pengelolaan blok migas, pasti menjalin kerjasama dengan pihak pemodal karena pemerintah daerah sudah pasti tidak akan memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi di sektor migas,” ujar Awang dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (26/6).

Menurut Awang, investasi yang harus dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara jika ingin terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan Blok Mahakam mencapai triliunan rupiah.

“Semua itu tidak mungkin dibiayai melalui APBD Provinsi atau melalui sindikasi perbankan mengingat perusahaan daerah tidak memiliki aset yang cukup untuk bisa diagunkan,” jelas Awang.

Oleh karena itu menurut pria berambut putih tersebut, sejak 2012 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mencarikan mitra kerja bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Perusahaan itu adalah PT Yudistira Bumi Energi.

“Mengapa Yudistira? Karena mereka sangat serius dan memiliki pengalaman untuk terlibat dalam bisnis ini," imbuhnya. Hal itulah yang menjadi alasan dirinya dan Bupati Rita meminta Pemerintah Pusat memberi keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan mitra yang paling menguntungkan antara swasta atau Pertamina.

“Apabila bekerjasama dengan Pertamina, Daerah meminta diberikan hak menempatkan wakilnya dalam jajaran management operatorship,” ujar Awang.

Siapkan Rp 3 Triliun

Pekan lalu, Direktur Utama MMP Hazairin Adha menyatakan perusahaannya bersama Yudistira telah menyiapkan dana pengembangan atau cashcall untuk Mahakam sekitar Rp 3 triliun. Dana tersebut menurutnya diusahakan Yudistira melalui skema pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya.

“Yang jelas tidak dari APBD. Tapi dari bank nasional atau internasional,” jelasnya.

Sesuai penjelasan Hazairin sebelumnya Yudistira telah menawarkan dua skema kerjasama terkait hak partisipasi pengelolaan Blok Mahakam.

Pertama, sebelum berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation pada 2017, jika dalam dua tahun ke depan terbuka kemungkinan daerah dapat menanamkan saham maka komposisinya adalah 20 persen untuk Kalimantan Timur dan 80 persen untuk Yudistira. Kemudian pasca kontrak berakhir, persentasenya berubah menjadi 25 persen untuk Kalimantan Timur dan 75 persen untuk Yudistira.

Pilihan Redaksi Gubernur Kaltim Jamin Tak Akan Gadaikan Saham Mahakam Pemprov Kaltim Ngotot Minta 19 Persen Jatah Blok Mahakam Permintaan Pemda di Mahakam: Satu Kursi sampai Aset Pertamina

Hazairin juga memastikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembelian saham itu karena semua pembiayaan akan menjadi beban Yudistira, termasuk jika terjadi kerugian akibat kerjasama ini.

"Semua ditanggung Yudistira. Termasuk jika kita harus menyetor dari persentase yang telah disepakati, dikalikan dengan nilai saham yang diperkirakan mencapai Rp 300 triliun itu," tegasnya.

Kerjasama dengan Yudistira menurutnya harus dilakukan karena dari penelusurannya, tidak ada satupun pengelolaan blok migas di Indonesia yang dilakukan dengan sumber pendanaan APBD. “Semua dilakukan dengan pembiayaan investor,” katanya. (gen)