Jakarta, CNN Indonesia -- Semangat pemerintah menggenjot penerimaan negara berbanding terbalik dengan realisasi yang didapat. Kementerian Keuangan memperkirakan pada paruh pertama tahun ini kas negara hanya akan terisi Rp 697,4 triliun atau 39,8 persen dari target Rp 1.761,6 triliun. Angka tersebut lebih rendah sekitar Rp 15 triliun atau 2 persen dari pencapaian semester I 2014 yang mencapai Rp 712,7 triliun.
Menyusutnya penerimaan dikarenakan belum optimalnya kinerja sektor perpajakan maupun non-pajak. Dari sisi perpajakan, kendati nominalnya diprediksi naik hampir 3 persen dari realisasi semester I 2014 atau mencapai Rp 555,2 triliun, namun secara persentase realisasinya baru sekitar 37,3 persen dari target Rp 1.489,3 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih menyedihkan, di mana realisasinya hingga Juni 2015 hanya sebesar Rp 142 triliun atau turun 17,5 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu Rp 712,7 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2015,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (1/7).
Selain itu, Bambang berdalih, membengkaknya biaya impor dan moderasi permintaan turut menggerus penerimaan negara dari kegiatan importasi barang. Lalu, rendahnya harga komoditas dan kejatuhan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) turut dituding sebagai biang kerok rendahnya aliran duit masuk ke pundi-pundi negara.
Shortfall PajakUntuk setoran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun ini targetnya ditetapkan Rp 1.294,2 triliun atau naik 20,6 persen dari target tahun lalu Rp 1.072,4 triliun. Namun pencapaiannya dalam setengah tahun ini baru sebesar Rp 476,9 triliun atau 36,8 persen dari target.
Secara nominal, penerimaan pajak memang mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan penerimaan semester I tahun lalu yang sebesar Rp 459,2 triliun. Namun produktivitasnya menurun karena pada periode Januari-Juni 2014, otoritas pajak sudah bisa mencapai 44,6 persen dari target yang ditetapkan di APBNP sebesar Rp 1.027,4 triliun.
Apabila dirinci berdasarkan data yang dipaparkan Bambang dihadapan Badan Anggaran DPR, koreksi penerimaan pajak terjadi pada pos pajak penghasilan (PPh) migas, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya. Setoran PPh anjlok 39,3 persen, sedangkan PBB dan pajak lainnya diramalkan minus 33,3 persen dan 13,7 persen.
Sementara untuk penerimaan cukai dan kepabeanan, diprediksi turun 2,6 persen pada semester I 2015 dengan hanya membukukan pendapatan Rp 78,2 triliun atau baru 40 persen dari target Rp 195 triliun.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku otoritas yang berwenang masih punya harapan positif untuk setoran cukai. Cukai diramalkan menyumbang Rp 60,8 triliun pada paruh pertama tahun ini, di mana secara nominal meningkat atau tumbuh 5,5 persen dibandingkan pencapaian Januari-Juni 2014.
Namun dari kepabeanan, baik bea masuk (BM) maupun bea keluar (BK), sulit diharapkan di tengah anjloknya harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Masing-masing sumber penerimaan kepabeanan itu diperkirakan minus 1,8 persen dan negatif 72 persen.
Menkeu memperkirakan setoran bea masuk ke kas negara hingga Juni sebesar Rp 15,5 triliun atau 41,8 persen dari target setahun Rp 37,2 triliun. Sedangkan bea keluar diramalkan hanya Rp 1,9 triliun atau 15,7 persen dari target Rp 12,1 triliun.
(gen)