Dorong Sektor UKM, Pemerintah Tanggung Selisih Bunga KUR

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan sejumlah subsidi guna menurunkan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari level 22 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, sedianya mulai akhir Juni 2015 ini tingkat suku bunga KUR mikro resmi diturunkan 10 persen menjadi 12 persen.

Untuk meralisasikan subsidi agar suku bunga KUR menjadi 12 persen itu, Bambang bilang pemerintah telah menaikkan anggaran untuk subsidi bunga KUR sebesar Rp 1 triliun. Angka ini diketahui meningkat Rp 600 miliar dari posisi sebelumnya. 

“Subsidi bunga KUR yang sudah ada dalam anggaran pemerintah sebesar Rp400 miliar dinaikkkan menjadi Rp1 triliun,” kata Bambang seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, Minggu (28/6).

Terkat penggunaan tambahan angka Subsidi, Bambang menambahkan dana senilai Rp 600 miliar disiapkan untuk menyokong turunnya bunga KUR yang diambil dari realokasi dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam APBN. “KUR mikro ini dapat diakses oleh pelaku usaha mikro dan kecil dengan besaran kredit Rp 25 juta tanpa agunan,” jelas Bambang.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6) sore pemerintah menilai suku bunga yang dikenakan perbankan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat ini terlalu tinggi. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi sehingga KUR dikenakan bunga cuma 12 persen.

“Pemerintah akan memberikan subsidi bunga sehingga Kredit Usaha Rakyat itu bisa dikenakan bunga cuma 12 persen. Selisihnya yang ada sekarang itu, disubsidi oleh pemerintah,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil saat itu.

Sofyan mengungkapkan sumber subsidi bagi KUR berasal dari alokasi pemanfaatan dana subsidi BBM yang mulai dialihkan ke sektor yang lebih produktif mulai tahun ini. Sementara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) AA Gde Ngurah Puspayoga menyatakan pemerintah akan menaggung selisih bunga sekitar 10 persen, dari 22 persen menjadi 12 persen.

“Keputusan ini akan diberlakukan per Juli 2015. Sekarang tinggal menunggu proses penyelesaian aturan teknis yang kami siapkan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Puspayoga.

Sebagai catatan, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi KUR sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 mencapai Rp 30 triliun. Dari sejumlah bank yang ada, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk ditunjuk menjadi satu-satunya bank penyalur kredit KUR dengan nilai Rp 21 triliun.

“Pemilihan BRI karena hanya bank tersebut yang siap untuk menyalurkan KUR. Baik dari sisi likuiditas hingga sistem yang berjalan,” cetus Puspayoga. (dim/dim)