Bambang Brodjonegoro Rotasi 3 Pejabat Eselon I Kemenkeu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro merotasi jajaran eselon I Kementerian Keuangan. Selain mengangkat Heru Pambudi sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai (DJBC), Menkeu menukar posisi Dirjen Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

Hadiyanto yang sudah tahunan menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara, posisinya digeser menjadi Sekretaris Jenderal. Akibat pergeseran jabatan tersebut, Kiagus Badarudin harus melepas jabatan lamanya sebagai Sekjen setelah ditunjuk menjadi Irjen.

Dengan demikian, Vicentius Sonny Loho mulai saat ini tak lagi menjabat sebagai Irjen Kemenkeu setelah diminta Menkeu menduduki jabatan kosong yang ditinggalkan Hadiyanto sebagai Dirjen Kekayaan Negara

Pilihan Redaksi Heru Pambudi Resmi Jadi Bos Baru Bea Cukai Menkeu Teken Komitmen Antigratifikasi di Depan Bos KPK Optimalkan Aset Negara, Menkeu Lantik Delapan Pejabat Baru

Dalam sambutannya, Bambang mengingatkan tugas berat yang harus diemban ketiga pejabat tersebut. Sejumlah harapan pun dititipkan Menkeu ke pundak ketiga pembantunya itu.

"Bagi Pak Hadiyanto, maka tugas baru sebagai Sekjen diharapkan bisa terus memperkuat posisinya. Terutama, untuk bidang sensitif seperti SDM organisasi dan hubungan antar lembaga. Semoga Pak Hadiyanto terus lakukan penyempurnaan," ujar Bambang di kantor pusat Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).

Khusus untuk Kiagus Badarudin, Bambang mendorong agar Inspektorat Jenderal dapat memperketat pengawasan internal di lingkungan Kemenkeu. Ia pun meminta Kiagus untuk tidak ragu-ragu bertindak jika suatu hari ditemukan pelanggaran maupun pidana yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu.

"Upaya pengawasan internal adalah langkah terbaik, ketimbang orang lain yang menemukannya. Tidak perlu ragu-ragu, kalau ditemukan pelanggaran yg berujung pada pidana," ujarnya.

Berikutnya untuk Dijren Kekayaan Negara yang barum, Vincentius Sonny Loho, Bambang mengharapkan proses peleburan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bisa selesai secepat mungkin. (ags/gen)