Kisruh Dwelling Time, Menkeu Tepis Tudingan Dirut Pelindo

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menangggapi dingin tudingan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) RJ Lino terkait penyebab lama waktu tunggu kontainer di pelabuhan (dwelling time) di Tanah Air.

"Memang cuma kita kementerian terkaitnya? (Direktorat Jenderal) Bea Cukai itu perannya cuma setengah ya. Dari dwelling time, misalnya, 7 (hari) peran bea cukai 0,7 (hari)," ungkap Bambang usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senin (22/6).

Kalaupun waktu pemeriksaan di bea cukai untuk barang jalur merah (redline) memakan waktu lama menurut Bambang merupakan hal yang wajar karena pemerintah tidak ingin meloloskan barang ilegal.

"Kalau (pemeriksaan) jalur merah ya harus strict karena kita enggak mau kebobolan," ujarnya.

Sebelumnya, RJ Lino menuding delapan kementerian terkait sebagai penyebab lamanya dwelling time di pelabuhan. "Saya berkali-kali bilang ke Presiden, kalau proyek ini macet, bukan salah Pelindo. Itu karena delapan kementerian itu," ujar Lino di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).

Menurut Lino, kementerian-kementerian terkait berkontribusi atas lamanya dwelling time di pelabuhan karena antara satu kementerian dengan yang lain tak saling bekerja sama atau berkoordinasi dengan baik.

Kementerian yang dimaksud Lino antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pilihan Redaksi Jokowi: Saya Sudah Ngomong, Kalau Dicopot ya Dicopot! Soal Dwelling Time Lama, Mendag Lempar Kesalahan ke Importir Dwelling Time Lama, Dirut Pelindo Salahkan 8 Kementerian

Masalah dwelling time menjadi perhatian beberapa waktu terakhir pasca Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya terhadap lama dwelling time di pelabuhan dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6) lalu.

Menurutnya, rata-rata dwelling time selama 5,5 hari di Indonesia masih jauh lebih lama dibandingkan negara lain. Jokowi bahkan sempat mengancam akan mencopot menteri, direksi badan usaha milik negara (BUMN) pelabuhan, hingga operator di lapangan yang dianggap tak mampu mempersingkat dwelling time sesuai target yang ditetapkan. (gir/gir)