Jokowi Janjikan Insentif Bagi Investor Panas Bumi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji memberikan insentif untuk pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi (EBTKE) di Indonesia.

“Pemerintah akan beri insentif khusus, rate ditinggikan sedikit tidak apa-apa agar orang berbondong untuk berinvestasi," kata Jokowi seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal EBTKE, Rabu (8/7).

Jokowi mengungkapkan, adanya pemberian insentif bagi pengembangan EBTKE tak lepas dari tingginya kebutuhan energi listrik dalam beberapa waktu mendatang.

Ketersediaan listrik, kata Jokowi, menjadi salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia telah berdaulat dalam bidang energi. Untuk itulah upaya penyediaan energi listrik secara berkesinambungan harus terus dilakukan sesuai dengan tingkat pertumbuhan permintaannya.

“Dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), kami akan membangun pembangkit 35 ribu megawatt (MW) dan saya putuskan hingga akhir tahun 2015 harus diselesaikan sekitar 3.793 MW," kata dia.

Sebagai upaya menyediakan energi listrik secara berkesinambungan, pemerintah akan memanfaatkan energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Sebab ketersediaan energi panas bumi dinilai sangat berlimpah, bersih dan ramah lingkungan. Bahkan, Indonesia diketahui menjadi negara dengan kandungan panas bumi yang besar, dengan proyeksi 40 persen potensi panas bumi dunia terdapat di tanah air.

Sumber-sumber energi panas bumi di tanah air tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

"Saya akan memberikan perhatian khusus pada program pengembangan sumber energi baru terbarukan, terutama pemanfaatan energi panas bumi. Ke depan, Kebijakan Energi Nasional menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan meningkat menjadi 23 persen pada tahun 2025," tuturnya.

Meski memiliki cadangan panas bumi yang besar, pengelolaan energi panas bumi di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Sampai hari ini Indonesia masih saja bergantung pada sumber energi fosil.

Saat ini, penggunaan energi fosil masih sangat besar yaitu sebesar 95 persen dari bauran energi nasional, dimana 47 persen di antaranya merupakan minyak bumi, 24 persen berasal dari gas bumi, dan 24 persen dari batubara. Sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan baru mencapai sekitar 5 persen.

Berbekal fakta ini Jokowi pun menekankan agar program pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat segera berjalan, karena rakyat di seluruh pelosok Indonesia sudah menunggu.

"Rasio elektrifikasi sampai akhir 2019 harus mencapai 97 persen dari jumlah rumah tangga di Indonesia sampai dengan akhir 2019 dan 99 persen pada 2020," kata Jokowi.

Pilihan Redaksi Pemerintah Usul Subsidi Listrik 2016 Naik jadi Rp 73 Triliun Jokowi: Proyek Pembangkit Listrik 3.793 MW Tuntas Tahun Ini Pertamina Siapkan US$ 2,5 Miliar Bangun PLTP Kapasitas 907 MW

Sebar Insentif

Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan minat investasi pembangkit listrik berbasis EBTKE pemerintah tidak hanya menyiapkan paket insentif fiskal tax holiday dan tax allowance. Namun, PT PLN (Persero) selaku perusahaan milik negara akan diinstruksikan untuk membeli listrik dengan harga lebih tinggi dari pembangkit yang digerakkan oleh dua energi non fosil tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat membuka acara Tropical Landscapes Summit di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Jika anda memiliki listrik yang dapat dijual ke PLN, jika batubara dihargai US$ 7 sen per jam, maka kalau energi hijau US$ 9 sen per jam, dan geothermal US$ 10 sen per jam. Ini yang kami berikan bagi investasi yang ramah lingkungan," kata JK. (gen)