Terancam Aturan Menhub, AirAsia Jamin Tetap Beroperasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen PT AirAsia Indonesia menyatakan perseroan tetap memperoleh pendanaan penuh dari induk usaha dan akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut terkait permintaan Kemenhub tentang modal minimal bagi maskapai.

Seperti dikutip dari Reuters, analis Maybank Kim Eng Mohshin Aziz menyatakan skeptis tentang apakah AirAsia Indonesia bisa mendapatkan tambahan modal hingga sekitar Rp 3 triliun hingga waktu yang ditentukan pemerintah Indonesia yaitu pada 31 Juli 2015 mendatang.

Pilihan Redaksi AirAsia Buka Akses Twitter di Dalam Penerbangan Kemenhub: 13 Maskapai Nasional Punya Ekuitas Negatif AirAsia X Ramaikan Tender Penerbangan Haji Tahun Depan Pekan Ini AirAsia Tambah Frekuensi Tiga Rute Internasional Maskapai Raup Berkah Besar Akibat Periode Mudik Lebih Panjang

"Putusan ini begitu berat, kemungkinan semua 13 maskapai penerbangan akan ditunda sehingga ribuan pekerjaan akan hilang jika putusan diberlakukan," ujarnya, dikutip Rabu (8/7).

Sunu Widyatmoko, Presiden Direktur AirAsia Indonesia menyatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi aktif dengan Kementerian Perhubungan, untuk memastikan arahan kebijakan terpenuhi. Ia menyatakan pihaknya memiliki fundamental bisnis yang kuat didukung dengan arus kas yang positif pada kuartal I 2015.

"Kami hendak menekankan bahwa kegiatan operasional AirAsia Indonesia tetap berjalan dengan normal dan adanya spekulasi bahwa izin operasional akan dibekukan tidaklah akurat," jelasnya dalam keterangan resmi.

Menurutnya, tingkat ekuitas tidak pernah menjadi sebuah isu, mengingat perusahaan mendapatkan pendanaan penuh dari berbagai sumber. Hal ini tidak pernah menjadi suatu kompromi akan komitmen penuh kami terhadap standar keselamatan penerbangan global dan praktik terbaik dalam kegiatan operasional perusahaan.

"Secara terpisah, AirAsia Berhad sebagai pemegang saham kami telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan modal saham AirAsia Indonesia, antara lain dengan melakukan penjualan saham perdana (IPO) dalam rangka memenuhi rencana pertumbuhan di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan ada 13 maskapai penerbangan nasional yang memiliki ekuitas negatif berdasarkan laporan akuntan publik. Untuk itu, pemerintah meminta maskapai-maskapai tersebut untuk menambah modal.

“Ada yang minusnya sekitar Rp 100 juta, Rp 100 miliar, terbesar sekitar Rp 150 miliar,” ujar Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Muhammad Alwi ketika ditemui di kantornya, Jakarta, belum lama ini.

Ketigabelas maskapai tersebut menurut Alwi antara lain: AirAsia, Air Pasifik Utama, Asialink Cargo Airlines, Batik Air, Cardig Air, Eastindo Services, Ersa Eastern Aviation, Johnlin Air Transport, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas, Transwisata Prima Aviation, dan Tri-MG Intra Airlines.

“Maskapai-maskapai tersebut diberikan waktu satu bulan hingga 31 Juli untuk memperbaiki ekuitasnya. Ada yang sudah janji untuk menyelesaikan dalam satu minggu ini,” tutur Alwi. (gir/ded)