BLU Sawit Janjikan Fasilitas Kredit Bagi Pelaksana Replanting

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menjanjikan subsidi kredit bagi perusahaan dan koperasi yang aktif melakukan peremajaan perkebunan (replanting) kelapa sawit. Subsidi tersebut rencananya menggunakan dana pengembangan sawit (crude palm oils suporting fund/ CPO supporting fund) yang dipungut dari eksportir.

“Kami hanya bisa support sebagian dana (peremajaan)-nya dalam bentuk mekanisme kredit, yang menjalankan (peremajaan perkebunan) itu seyogyanya suatu organisasi yang lain,” kata Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Bayu Khrisnamurti di kantornya, Selasa (14/7).

Menurut Bayu, peremajaan perkebunan memiliki potensi bisnis yang besar. Dalam setahun, sekitar 300 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia perlu diremajakan kembali. Adapun biaya yang diperlukan untuk meremajakan sekitar Rp 60 juta per hektar.

Pilihan Redaksi Bos BLU Sawit Jamin Eksportir Tidak akan Kena Pajak Ganda Menteri Keuangan Tunjuk 5 Direktur Badan Pengelola CPO Fund

Apabila petani sawit hanya bergerak sendiri, Bayu menilai mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan anggaran peremajaan dalam skala besar, misalnya yang terkait dengan kebutuhan mesin, pupuk, dan bibit. Selain itu, dari sisi keahlian pun petani terbatas. Lain halnya jika koperasi maupun kelompok tani menggunakan jasa perusahaan maupun koperasi lain yang memang fokus terhadap kegiatan peremajaan perkebunan.

Proses peremajaan perkebunan kelapa sawit sendiri membutuhkan waktu empat hingga lima bulan, namun pohon sawit baru menghasilkan sekitar 4 – 5 tahun.

Selain itu, lanjut Bayu, BPDP bisa pula menjadi penjamin bagi perusahaan maupun koperasi yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit untuk meremajakan, misalnya sebagai penjamin untuk memperoleh kredit jangka panjang dari perbankan dan hal-hal lain yang dinilai menghambat.

“Kalau bunga kredit-nya terlalu berat kita bisa bikin support, kalau ada komponen biaya yang sangat memberatkan seperti menjamin mutu dari bibit ,kita bisa support. Kemudian kalau ada masalah misalnya belum ada sertifikat tanah kita bisa support,” kata Bayu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur BPDP Witjaksana Darmosarkoro berharap adanya BPDP dapat menekan biaya kredit untuk perusahaan maupun koperasi yang menaungi kelompok tani yang ingin melakukan upaya peremajaan.

“Dengan adanya subsidi bunga, kalau bisa nanti bunga (kredit)nya bisa jauh di bawah 10 persen,” kata Witjaksono.