BPS Minta Pemerintah Fleksibel dalam Menentukan Harga BBM
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Rabu, 05 Agu 2015 16:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah dinilai sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, inflasi sebagai salah satu musuh utama pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh sentimen perubahan harga BBM.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menilai kebijakan yang dibuat pemerintah terkait harga BBM sangat dilematis dan harus mempertimbangkan segala aspek.
Ia mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang menurun belum tentu berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Ia mencontohkan harga minyak dunia yang sempat berada di bawah level US$ 46 pada Juli lalu, pemerintah lebih memilih menahan harga BBM dalam negeri.
"Itu karena bertepatan dengan bulan Ramadan di mana harga-harga barang jadi lebih tinggi," ujar Suryamin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8).
Menurut Suryamin, adalah suatu tindakan yang kurang tepat apabila pemerintah menaikkan harga BBM di tengah lonjakan inflasi akibat tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa selama Ramadan.
"Kalau harga BBM dinaikkan, maka inflasinya pasti akan tinggi, itu sangat berpengaruh dan bisa menurunkan daya beli konsumen," ujarnya.
Harus Fleksibel
Namun terlepas dari momentum Ramadan dan Lebaran yang mengharuskan pemerintah menjaga lonjakan harga-harga, Suryamin menilai pada bulan-bulan lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said seharusnya fleksibel dalam menentukan harga BBM.
"Pemerintah harus fleksibel terhadap perubahan harga minyak dunia agar inflasi tidak naik turun signifikan,” ujarnya.
Bulan lalu, BPS mencatat laju inflasi di sepanjang Juli 2015 menyentuh angka 0,93 persen atau lebih tinggi 0,39 persen ketimbang capaian inflasi Juni yang hanya mencapai 0,54 persen.
Adanya peningkatan laju inflasi di medio Juli dipicu oleh eskalasi harga-harga bahan makanan dan transportasi yang terjadi sebelum maupun sesudah perayaan Lebaran.
Kementerian ESDM sendiri sudah tidak mengubah harga BBM penugasan maupun bersubsidi jenis premium dan solar sejak Maret 2015 lalu. (gen)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menilai kebijakan yang dibuat pemerintah terkait harga BBM sangat dilematis dan harus mempertimbangkan segala aspek.
Ia mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang menurun belum tentu berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Ia mencontohkan harga minyak dunia yang sempat berada di bawah level US$ 46 pada Juli lalu, pemerintah lebih memilih menahan harga BBM dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Suryamin, adalah suatu tindakan yang kurang tepat apabila pemerintah menaikkan harga BBM di tengah lonjakan inflasi akibat tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa selama Ramadan.
Harus Fleksibel
Namun terlepas dari momentum Ramadan dan Lebaran yang mengharuskan pemerintah menjaga lonjakan harga-harga, Suryamin menilai pada bulan-bulan lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said seharusnya fleksibel dalam menentukan harga BBM.
Bulan lalu, BPS mencatat laju inflasi di sepanjang Juli 2015 menyentuh angka 0,93 persen atau lebih tinggi 0,39 persen ketimbang capaian inflasi Juni yang hanya mencapai 0,54 persen.
Adanya peningkatan laju inflasi di medio Juli dipicu oleh eskalasi harga-harga bahan makanan dan transportasi yang terjadi sebelum maupun sesudah perayaan Lebaran.
Kementerian ESDM sendiri sudah tidak mengubah harga BBM penugasan maupun bersubsidi jenis premium dan solar sejak Maret 2015 lalu. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK