Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas moneter untuk lebih fokus pada upaya stabilisasi perekonomian jangka pendek ketimbang mengejar pertumbuhan ekonomi. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menilai saat ini kestabilan ekonomi Indonesia jauh lebih penting ketimbang mengejar statistik pertumbuhan di tengah kerasnya goncangan ekonomi global.
Darmin yang baru satu hari menggantikan Sofyan Djalil sebagai manajer tim ekonomi pemerintah mengatakan sangat sulit untuk ngotot mengejar pertumbuhan apabila stabilitas ekonomi di level bawah tidak dijaga.
"Stabilitas itu perlu sekali. Hal itu memang akan sedikit mengganggu pertumbuhan, tapi toh pertumbuhan juga melambat kan," ujar Darmin di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darmin mengatakan tidak ada cara yang instan untuk mengangkat perekonomian negara yang tengah berjalan lambat.
Pernyataan mantan Gubernur Bank Indonesia seolah membantah target muluk pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,7 persen yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan asumsi ekonomi makro hasil perhitungan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.
Darmin dengan tegas meminta Jokowi untuk merelakan target tersebut tidak tercapai. Menurutnya kalaupun tidak bisa mengejar peningkatan pertumbuhan, paling tidak pemerintah bisa menghentikan perlambatan tersebut tahun ini.
“Perlambatan harus berhenti dulu baru kemudian dia membaik. Dari sisi stabilitasnya tidak terlalu terganggu, barangkali perlambatannya yang lebih banyak mengganggu,” kata Darmin.
Stabilitas TerjagaSementara itu Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan berdasakan hasil kajian kuartal II 2015, stabilitas sistem keuangan dan makro ekonomi masih cukup terkendali di tengah tekanan eksternal maupun domestik.
Untuk menjaga kestabilan ekonomi jangka pendek, Bambang mengatakan pemerintah akan fokus pada dua hal yakni meningkatkan investasi baik pemerintah dan swasta dan menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah menggunakan instrumen insentif fiskal seperti Tax allowance dan Tax Holiday untuk menstimulus penanaman modal di dalam negeri. Khusus untuk tax holiday, Bambang mengatakan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur insentif tersebut akan keluar dalam waktu dekat.
Daya beli masyarakat pun ditahan menggunakan instrumen penurunan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 24 juta menjadi Rp 36 juta per tahun, di mana pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
Ke depan, Bambang menyampaikan kepada Darmin bahwa musim kemarau akibat el Nino telah membuat sejumlah harga pangan melambung. Guna menghindari pelemahan daya beli masyarakat lebih dalam, Bambang mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran bagi Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar.
"Kemungkinan el Nino itu perlu diwaspadai kalau kuat. Maka sudah ada anggaran dana cadangan Rp 3,5 triliun untuk cadangan pangan," ujarnya.
(gen)