ESDM Janjikan Tax Holiday 20 Tahun Bagi Investor Hilir Minyak

Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Kamis, 13 Agu 2015 20:13 WIB
Wacana tax holiday ini dirancang untuk melengkapi fasilitas keringanan pajak (tax allowance) yang disediakan pemerintah bagi pelaku usaha di sektor hilir minyak
Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (tengah), Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja (kedua kanan), Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto (kiri) dan Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir (kanan) memberikan keterangan pers usai penandatanganan perjanjian kerja sama strategis di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5). (Antara Foto/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjanjikan insentif baru bagi pelaku usaha di sektor hilir minyak berupa pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau tax holiday hingga maksimal 20 tahun.

Sebelumnya, fasilitas yang diberikan bagi pelaku investasi di hulu minyak adalah keringanan pajak atau tax allowance, seperti yang termaktub dalam PP No. 18 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2015.

"Tax holiday diusulkan dua tahun sampai 20 tahun. Ini untuk yang baru dan RDMP (Refinery Development Master Plan)," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kamis (13/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan fasilitas itu, kata Wiratmaja, diharapkan mendorong minat pemodal lokal maupun asing untuk investasi di proyek kilang penyimpanan dan pengolahan di Indonesia.

Selain itu, lanjut Wiratmaja, insentif tax holiday ini dikaji guna meningkatkan rasio pengembalian nilai investasi atau internal rate of return (IRR) yang selama ini dikeluhkan para calon investor.

"Ini baru usulan ya. Tapi kemarin sudah rapat dengan Kementerian Keuangan," kata Wiratmaja.

Seperti yang diketahui, beberapa tahun lalu pemerintah telah merencanakan pembangunan dua kilang minyak dengan menggunakan skema public private partnership atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah lahan di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang akan dipakai dalam pembangunan kilang.

Akan tetapi, walau sudah melakukan roadshow untuk menarik investor dan mendapat tawaran dari investor di beberapa negara nyatanya rencana kandas.

"Kan butuh modal besar untuk bangun kilang. Karena marginnya kecil jadi investor gak tertarik," jelas Wiratmaja. (ags)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER