Menkeu: Fiskal Belum Merdeka, Reformasi Anggaran Solusinya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.D Brodjonegoro memiliki cara tersendiri dalam memaknai arti kemerdekaan. Menurutnya, reformasi anggaran menjadi solusi untuk menstabilkan ekonomi nasional sekaligus membebaskan fiskal dari imbas volatilitas inflasi dan indikator lainnya.

"Indonesia harus merdeka melalui banyak hal. Ekonominya makin bagus, stabilisasi itu yang paling penting. Masyarakat makin sejahtera," ujar Bambang usai memimpin upacara di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (17/8).

Pilihan Redaksi 70 Tahun Merdeka, Indonesia Semakin Terjerat Belenggu Utang Mencari Kemerdekaan di Lorong Kemiskinan Rupiah Diyakini Masih Tergencet Yuan dan Dolar Tahun Depan

Dari segi kebijakan fiskal, kata Bambang, Indonesia masih berupaya merdeka dari beban inflasi dan hal-hal lain yang mengganggu stabilisasi perekonomian.

Namun, Menkeu mengaku pemerintah telah banyak melakukan reformasi anggaran ke arah yang baik. Misalnya menyediakan anggaran subsidi khusus untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

"Contohnya di RAPBN 2016 kemarin, termasuk pembangunan 6 juta rumah untuk rakyat miskin," ujar Bambang.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memasang sejumlah indikator makroekonomi yang lebih realistis.
Adapun usulan indikator  makroekonomi yang diajukan pemerintah ke DPR meliputi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, inflasi 4,7 persen, kurs Rp 13.400 per dolar AS,  rata-rata suku bunga SPN tiga bulan 5,5 persen, harga minyak mentah Indonesia US$ 60 per barel, lifting minyak 830 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi 1,115 juta barel setara minyak per hari.

Terkait subsidi hunian, pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp 9,3 triliun untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di RAPBN 2016. (ags/ags)