Kurang Uang Bangun 13 Tol, Jasa Marga Berharap Tambahan Modal

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana memperbanyak suntikan modal kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang infrastruktur. Salah satu BUMN yang bakal mendapat kucuran dana melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah PT Jasa Marga Tbk.

Usulan tersebut disampaikan Kementerian BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dana sebesar Rp 1,25 triliun pun diusulkan untuk dapat masuk ke dalam kas perusahaan yang mengelola jalan tol nasional itu.

"Latar belakang penambahan PMN untuk mendukung program pemerintah di Nawacita mengenai infrastruktur. Oleh karena itu kami mendorong perusahaan BUMN untuk bisa aktif untuk menyelesaikan hambatan di infrastruktur," kata Deputi bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis (27/8).

Dalam proposal kegiatan rencana bisnis yang dibuatnya, Jasa Marga berencana membangun sebanyak 13 ruas jalan tol, di mana sebagian besar untuk pengembangan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta bagian Timur (Jakarta Outer Ring Road/JORR II). Seluruh proyek tersebut diperkirakan akan memakan dana investasi Rp 40 triliun.

"Jasa Marga membangun 13 ruas jalan tol, sebagian besar Tol Trans Jawa dan JORR II. Itu cukup lama dirancang sejak 2004, tapi penyelesainnya belum dapat dilakukan secara cepat," ungkapnya.

Pilihan Redaksi Ikut Bangun Tol Semarang-Solo, Astra Siapkan Rp 900 Miliar Bisnis Konstruksi Lesu, Laba Jasa Marga Turun Rp 141,5 Miliar Ekonomi Goyah, Jokowi Kumpulkan Bos BUMN dan Swasta

Beragam Skema Pembiayaan

Melihat besarnya investasi yang dibutuhkan, Pontas mengatakan selain mengandalkan dana pinjaman dari bank, Jasa Marga berencana menerbitkan saham baru (right issue) untuk menambah kekurangan dana investasi membangun 13 ruas tol tersebut.

Dengan penerbitan saham baru akan membuat saham pemerintah di Jasa Marga berkurang. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka diperlukan tambahan modal dari pemerintah melalui mekanisme PMN.

Penerbitan saham baru dinilai akan mengurangi porsi kepemilikan saham yang dipegang oleh pemerintah sebesar 70 persen. Agar porsi kepemilikan pemerintah tidak berkurang, Pontas bersikukuh PMN mampu menyelamatkan bagian milik pemerintah dalam komponen pemegang saham Jasa Marga.

"Keinginan kami, Jasa Marga tetap mempertahankan yang 70 persen. Oleh karena itu dibutuhkan PMN Rp 1,25 triliun," kata Pontas. (gen)